SITUBONDO — Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prasetyo meninjau SMPN 1 Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kamis (5/2/2026), untuk melihat langsung dampak banjir besar yang terjadi pada 21 Januari 2026 serta memutakhirkan pendataan kerusakan fasilitas pendidikan.
Peninjauan dilakukan menyusul kondisi sekolah yang terdampak cukup serius akibat banjir. Pemerintah daerah memastikan proses pendataan kerusakan terus diperbarui sebagai dasar penanganan lanjutan.
“Memang kejadiannya di tanggal 21, tetapi kami terus meng-update data karena kondisi faktual dan aktual di lapangan masih berkembang,” kata Mas Rio di sela peninjauan.
Ia menyampaikan, kondisi pascabanjir telah dilaporkan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah membuka ruang dukungan melalui berbagai skema pendanaan untuk mempercepat pemulihan.
“Dibangun langsung oleh pusat atau dananya ditransfer ke daerah, dua-duanya tidak masalah. Yang penting infrastruktur pendidikan, pertanian, jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya bisa kembali seperti semula,” ujarnya.
Mas Rio mengingatkan, keterlambatan pemulihan berpotensi memicu dampak lanjutan, tidak hanya pada layanan publik, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kalau tidak segera ditangani, risikonya pasti lebih besar. Secara ekonomi, ini menjadi tantangan serius dalam konteks penanganan banjir,” kata Mas Rio.
Menurut dia, penanganan darurat telah dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah kabupaten, aparat, dan masyarakat, serta didukung bantuan dari berbagai pihak.
Namun, kebutuhan pemulihan jangka menengah dan panjang jauh melampaui penanganan darurat.
Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, total kebutuhan anggaran pemulihan pascabanjir diperkirakan mencapai Rp160–195 miliar.
Anggaran tersebut mencakup perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik Rp52 miliar, sektor permukiman dan lingkungan Rp25 miliar, sarana pasar Rp40 miliar, penurunan kapasitas sungai Rp28 miliar, kerusakan bangunan pendidikan Rp35 miliar, serta tempat ibadah Rp15 miliar.
Sektor pendidikan menjadi salah satu yang terdampak signifikan.
Puluhan sekolah dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk SMPN 1 Banyuglugur yang bersiap menghadapi pelaksanaan ujian.
“Sekarang mau ujian TKA (Tes Kemampuan Akademik), tetapi kondisinya sudah tidak memungkinkan. Dari sisi kami, akan dibuat affirmative policy agar para siswa tetap bisa mengikuti ujian,” ujar Mas Rio.
Ia juga berharap adanya perhatian kebijakan yang lebih adaptif dari pemerintah pusat bagi daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
“Seperti di Sumatera dan Aceh, saya berharap ada atensi kebijakan, terutama untuk wilayah dengan basis kebencanaan tinggi, termasuk Situbondo,” katanya.
(Penulis: Tim Redaksi ZONA INDONESIA)
