JEMBER – Kekecewaan para pedagang Pasar Baru Kencong memuncak setelah janji pemerintah Kabupaten Jember terkait pencairan subsidi pasca kebakaran 2006 tak kunjung direalisasikan.
Pedagang akhirnya melakukan aksi simbolis dengan menutup logo Pemkab Jember menggunakan kain kafan, sebagai bentuk protes yang mencerminkan rasa kecewa mendalam mereka terhadap pemerintah.
Dalam aksi yang dilakukan untuk kedua kalinya ini, para pedagang memasang kain kafan raksasa berukuran 15 x 5 meter di logo Pemkab Jember di kawasan pasar.
Aksi ini menarik perhatian ribuan pengguna jalan yang melintas di jalan provinsi Jember-Lumajang, tepat di depan Kantor Kecamatan Kencong.
Kain tersebut bertuliskan pesan-pesan kekecewaan terhadap bupati sebelumnya, dan kebijakan yang dianggap mengabaikan nasib pedagang pasar.
Salah satu perwakilan pedagang, Martin Alamsyah Kamal, dengan tegas menyatakan bahwa aksi ini adalah puncak kekecewaan mereka.
“Kami kecewa sekali, kami berkali-kali dibohongi pemkab Jember. Ini kami pertegas lagi, dan kami tutup kain kafan selamanya hingga permasalahan subsidi dan SIM (Surat Izin Menempati) segera diselesaikan oleh Pemkab Jember,” kata Martin, Kamis (17/10/2024).
Permasalahan subsidi dan izin menempati yang tidak jelas ini telah berlangsung lama, bahkan sejak kepemimpinan Bupati sebelumnya.
Berbagai upaya dialog dan surat yang dilayangkan oleh pedagang kepada Pemkab Jember selama masa jabatan Hendy tidak membuahkan hasil.
Pedagang merasa diabaikan, bahkan setelah berkali-kali berganti pemimpin, masalah ini tetap tak terselesaikan.
Selain itu, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar di sekitar pasar yang dinilai dibiarkan oleh pemerintah juga memperburuk situasi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, Yuliana, tidak memberikan tanggapan saat dihubungi salah satu awak media terkait masalah ini.
Aksi ini menjadi penegasan bagi para pedagang bahwa mereka tidak akan berhenti hingga hak mereka dipenuhi, dan kain kafan akan tetap menyelimuti logo Pemkab Jember sampai masalah ini mendapat perhatian serius dari pemerintah.