JEMBER – Langkah awal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember langsung mendapat sorotan tajam dari parlemen.
Anggota DPRD Jember, David Handoko Seto, mendesak adanya pembenahan sistemis setelah menerima aduan dugaan keracunan massal yang menimpa 18 murid TK dan PAUD di wilayah tersebut pada Rabu, 20 Mei 2026.
Begitu menerima laporan resmi, David mengaku sangat prihatin melihat kondisi anak-anak yang mendadak lemas, pucat, hingga mengalami gejala muntah usai mengonsumsi makanan yang dipasok oleh pihak penyedia, yakni SPPG Mitra Kaliwates 7.
Baginya, insiden ini menjadi sinyal kuat bahwa sistem pengawasan kualitas di tingkat penyedia harus segera diperketat.
“Kami merasa sangat prihatin hari ini karena menerima aduan mengenai dugaan keracunan massal yang dialami oleh beberapa murid TK. Informasi yang kami dapatkan menunjukkan ada sekitar 18 anak yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar David.
Meski penyebab pasti peristiwa ini masih menunggu hasil uji klinis laboratorium, David menyampaikan bahwa berdasarkan runtutan kronologi dan sebaran korban di lapangan, seluruh indikasi kuat mengarah pada paket makanan yang didistribusikan dari dapur penyedia di Jalan Teratai tersebut.
“Jadi, walaupun ini baru dugaan, kami bisa memastikan bahwa kejadian ini adalah dampak dari mereka mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis yang diberikan oleh SPPG Mitra Kaliwates 7 di Jalan Teratai,” tekannya.
Menyikapi hal ini, legislator Jember tersebut langsung melayangkan tuntutan keras kepada Satgas MBG, Pemerintah Daerah, serta instansi berwenang.
David meminta pemerintah tidak abai dan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memeriksa kelayakan operasional bangunan, higienitas peralatan memasak, hingga standar kerja para karyawan di SPPG terkait.
Ia mengingatkan bahwa kesuksesan program mulia Presiden Prabowo Subianto ini sangat bergantung pada komitmen penyedia dalam menjaga faktor keamanan pangan.
David meminta sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional harus berani diambil jika nantinya hasil investigasi membuktikan adanya kelalaian berat yang membahayakan keselamatan siswa.
“Kami berharap kepada pemerintah agar SPPG-SPPG yang nakal seperti ini segera dievaluasi secara total. Jika memang terbukti melakukan kelalaian berat, bila perlu cabut saja izin operasionalnya. Hal yang harus dipikirkan bukan hanya sekadar menyediakan menu makanan gratis. Namun, keselamatan nyawa manusia terutama anak-anak sebagai penerus bangsa jauh lebih utama dan harus menjadi prioritas nomor satu,” tegas David.
Lebih lanjut, David mewanti-wanti agar kasus ini menjadi evaluasi bersama secara nasional.
Menurutnya, cita-cita besar negara untuk mencetak generasi masa depan yang unggul akan sulit tercapai jika standardisasi mutu makanan di tingkat bawah masih longgar.
“Jika kejadian seperti ini didiamkan dan dibiarkan begitu saja, saya pastikan generasi muda kita di masa depan tidak akan menjadi ‘Generasi Emas’ seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Kejadian ini harus menjadi peringatan keras (warning) bagi seluruh SPPG di Indonesia,” pungkasnya.
Berdasarkan data aduan yang masuk, kasus dugaan keracunan ini berdampak pada siswa di empat lembaga, yaitu Raudlatul Thulab (Jl. Gajah Mada 31), TK Hidayatullah Mubtadiin (Jl. Teratai), PAUD Aster 29, dan TK Kuncup Bunga.
Total korban tercatat kurang lebih 18 anak.
Hingga saat ini, penanganan medis terus berjalan secara intensif.
Sebanyak 4 siswa menjalani rawat inap (opname) di Rumah Sakit Umum Kaliwates (RSUK), 1 siswa bernama Qirani Tsabita Putri Marwah (4) diopname di Puskesmas Kaliwates, 1 siswa dirawat di Puskesmas Jember Kidul, sementara belasan siswa lainnya mendapatkan penanganan rawat jalan.
Penulis: Zainul Hasan – ZONA INDONESIA
