JKN Lindungi 284,3 Juta Penduduk, BPJS Kesehatan Kini Kejar Mutu Layanan

JAKARTA — Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia per 1 September 2026.

Seiring luasnya cakupan tersebut, BPJS Kesehatan mendorong fasilitas kesehatan tidak hanya memperbanyak pelayanan, tetapi juga memastikan layanan yang diterima peserta bermutu dan memberikan hasil kesehatan yang optimal.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan perluasan kepesertaan JKN harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan.

“Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial,” ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa (15/9/2026).

Menurut Pujo, terbukanya akses layanan kesehatan juga tercermin dari jumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Hingga 1 September 2026, tercatat 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 7.180 sarana penunjang yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Namun, besarnya jumlah fasilitas tersebut dinilai perlu diikuti pelayanan yang sesuai kebutuhan medis dan menghasilkan manfaat kesehatan yang optimal.

Sepanjang 2014-2025, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari Rp1.279,8 triliun kepada fasilitas kesehatan untuk pembayaran pelayanan kesehatan.

“Transformasi yang perlu kita bangun bersama adalah dari volume menuju value. Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik,” kata Pujo.

Untuk mendorong peningkatan mutu tersebut, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada fasilitas kesehatan melalui Seva Paramahita Award 2026.

Penghargaan diberikan kepada fasilitas kesehatan yang dinilai menunjukkan komitmen dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.

“Fasilitas kesehatan yang memperoleh penghargaan hari ini diharapkan bisa menjadi role model, menjadi tempat bertukar ilmu, serta ikut menyebarluaskan praktik-praktik baik dalam peningkatan mutu, inovasi, dan akuntabilitas pelayanan JKN,” ujar Pujo.

Dalam agenda yang sama, BPJS Kesehatan juga memperkenalkan wajah baru Petugas BPJS SATU atau BPJS Siap Membantu.

Kehadiran layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengalaman peserta dalam memperoleh informasi dan pendampingan ketika mengakses layanan kesehatan.

Di sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan memperkuat koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

Skema tersebut memungkinkan peserta JKN yang memiliki AKT memperoleh manfaat kenaikan kelas perawatan melalui koordinasi pembiayaan antara BPJS Kesehatan dan AKT.

“Peluncuran wajah baru BPJS SATU serta penandatanganan kerja sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk semakin memperkuat pengalaman peserta serta membangun koordinasi pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kualitas,” tutur Pujo.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat mengatakan perluasan akses JKN harus berjalan seimbang dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan program.

Fasilitas kesehatan, menurutnya, memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan peserta.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menilai kekuatan sistem jaminan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fasilitas kesehatan.

“Tidak ada sistem jaminan kesehatan yang kuat tanpa didukung fasilitas kesehatan yang kuat. Semangat gotong royong harus kita maknai sebagai kerja sama dan tanggung jawab yang jelas dari seluruh pihak, baik pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, maupun masyarakat,” tegas Maria.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan pemerintah akan terus memperkuat JKN agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

“Program JKN adalah gotong royong raksasa bangsa ini yang harus kita jaga bersama. Kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang merasa harus takut jatuh miskin karena sakit,” tegas Cak Imin.

Daftar penerima apresiasi Fasilitas Kesehatan Berkomitmen Dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Nasional Tahun 2026:

Kategori Puskesmas