BONDOWOSO – DPRD Kabupaten Bondowoso menggelar Rapat Paripurna Nota kesepakatan bersama perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Graha Paripurna tersebut juga membahas KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, serta nota penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam paripurna tersebut, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bondowoso, H. Tohari, menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Banggar menyoroti pentingnya kedisiplinan dalam proses perencanaan anggaran.
Keterlambatan penyampaian dokumen KUA-PPAS dinilai dapat mengganggu tahapan dan jadwal pembahasan, sehingga ke depan diperlukan komitmen agar seluruh dokumen disampaikan sesuai ketentuan.
“Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kami di Banggar mendorong pemerintah lebih selektif dalam menentukan program prioritas serta terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya melalui sektor pajak dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi,” kata Tohari.
Hasil pembahasan Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyatakan bahwa dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD 2026 serta KUA dan PPAS APBD 2027 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah disusun secara terarah, disiplin, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat Bondowoso.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir, didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD, turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah beserta kepala OPD, para camat, serta tokoh masyarakat.
Pewarta: Gafur – ZONA INDONESIA
