JEMBER — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember mendorong agar pembangunan desa mendapat porsi lebih besar dalam kebijakan anggaran daerah.
Infrastruktur dasar seperti jalan dan penerangan dinilai masih menjadi kebutuhan yang harus segera dibenahi di sejumlah wilayah.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengatakan pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan.
Pemerintah daerah perlu memastikan manfaat anggaran juga dirasakan masyarakat yang berada di desa hingga dusun.
Menurut Ardi, tambahan dana transfer dari pemerintah pusat yang masuk dalam P-APBD 2026 dapat menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.
“Kami di Fraksi Gerindra berkomitmen penuh agar anggaran daerah atau APBD betul-betul berpihak kepada kepentingan publik. Tambahan dana transfer pada P-APBD 2026 dari pemerintah pusat kepada Pemkab Jember, Fraksi Gerindra mendorong agar digunakan untuk pembangunan infrastruktur baik jalan maupun penerangan jalan di pedesaan yang selama ini belum mendapatkan pembangunan,” ujar Ardi, Kamis (13/8/2026).
Ia menyebut perbaikan jalan menjadi salah satu kebutuhan yang banyak dikeluhkan masyarakat, terutama di wilayah pinggiran seperti Jember Selatan.
Kondisi jalan yang baik dibutuhkan untuk mendukung mobilitas warga sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi.
Begitu pula dengan penerangan jalan. Menurut Ardi, keberadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) penting bagi masyarakat desa yang masih beraktivitas pada malam hari.
Mayoritas warga di sejumlah wilayah tersebut bekerja sebagai petani, pedagang dan nelayan.
Infrastruktur yang memadai akan membantu mereka menjalankan aktivitas sekaligus membawa hasil produksi dari desa menuju pasar.
“Langkah ini berorientasi pada kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Ketika infrastruktur desa terbangun dan penerangan jalan memadai, mobilitas warga menjadi lancar dan perekonomian warga di pelosok akan terangkat,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur, Fraksi Gerindra menyatakan pada prinsipnya mendukung rencana pembiayaan pembangunan 2027 yang diarahkan untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah serta pemerataan pembangunan.
Namun, Fraksi Gerindra tetap akan mengawasi proses pembiayaan tersebut agar berjalan sesuai ketentuan.
Setiap penggunaan anggaran dinilai harus memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas.
Ardi berharap pembahasan anggaran di Banggar DPRD Jember dapat segera rampung sehingga program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat desa bisa segera dilaksanakan.
“Kami ingin anggaran daerah benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat, terutama untuk kebutuhan dasar yang masih dirasakan warga desa,” ujar Ardi.
Penulis: Zainul Hasan – ZONA INDONESIA
