JEMBER – Penutupan total Jalan Nasional Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi mulai 24 Juli hingga 24 September 2025 menuai sorotan tajam dari DPRD Jember.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, meminta agar rencana penutupan total itu dikaji ulang karena dipastikan akan berdampak luas, terutama di sektor ekonomi, pendidikan, dan distribusi logistik.
“Kami Komisi C DPRD Jember akan segera memanggil BBPJN, dalam hal ini untuk meminta penjelasan terlebih dulu. Kami minta itu dikaji ulang untuk penutupan total karena pasti akan berdampak kepada transportasi di Kabupaten Jember dan Banyuwangi,” tegas David saat dikonfirmasi pada Rabu (2/7/2025).
Penutupan jalur strategis itu dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali untuk kepentingan perbaikan besar, yang menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Jawa Timur, diperlukan untuk alasan keselamatan.
Namun, David mengingatkan bahwa keputusan ini akan menimbulkan sejumlah persoalan serius, tidak hanya pada kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga pada distribusi bahan pokok dan energi.
“Dampaknya itu tidak hanya sekadar orang tidak bisa lewat. Dipastikan nanti seperti harga BBM bisa jadi naik karena jadi langka pengirimannya, termasuk pengiriman gas dan sebagainya. Ini akan jadi kendala sendiri,” kata David.
Dia juga menyoroti dampak penutupan terhadap sektor pendidikan, terutama bagi pelajar yang setiap hari melintasi jalur Gumitir.
“Belum lagi nanti anak-anak sekolah, ada anak sekolah yang dari Gumitir sekolah di Kalibaru dan sebaliknya. Itu juga menjadi persoalan sendiri,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, lanjut David, keterlambatan pengiriman logistik dan naiknya biaya operasional dipastikan akan memengaruhi harga barang di pasaran.
“Contoh di pasar hari ini, kalau bicara soal sayur, ada beberapa pedagang yang ngambil dari Banyuwangi. Yang biasanya tiba di Jember itu tepat waktu, kalau harus muter kan bisa waktunya jadi lama. Yang kedua pasti operasionalnya akan naik. Ini dipastikan akan ada dampak,” jelasnya.
Oleh karena itu, Komisi C DPRD Jember akan menyampaikan permasalahan ini kepada Bupati Jember agar segera diadakan pertemuan bersama pihak BBPJN untuk mencari solusi terbaik.
“Kalau memang itu tidak bisa dihindari sama sekali, ya kami minta nanti untuk pembangunannya itu minimal dipercepat. Jangan sampai menutup selama itu,” pungkas David.
