JEMBER – Kinerja penyaluran pembiayaan dari perusahaan pembiayaan (multifinance) di wilayah Sekarkijang tumbuh sebesar 4,80 persen hingga 30 Juni 2026 dengan total outstanding mencapai Rp4,89 triliun.
Pertumbuhan pembiayaan ini ditopang oleh Kabupaten Banyuwangi yang tumbuh 8,86 persen dan Jember 3,77 persen.
Dari sisi kualitas, rasio Non-Performing Financing (NPF) terjaga di level 3,82 persen, meski Bondowoso mencatatkan NPF tertinggi sebesar 8,33 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, mayoritas penyaluran pembiayaan di seluruh kabupaten Sekarkijang masih didominasi oleh pembiayaan multiguna dengan porsi di atas 50 persen.
Hal ini menunjukkan kebutuhan pembiayaan masyarakat masih didorong oleh tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan dan kebutuhan rumah tangga.
Sementara itu pada sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR/S), penyaluran kredit hingga 31 Juli 2026 tumbuh positif 1,28 persen dari Rp2.548 miliar menjadi Rp2.581 miliar.
Pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh Kabupaten Situbondo yang tumbuh 13,14 persen, Jember 8,13 persen, Lumajang 5,5 persen, dan Bondowoso 0,96 persen, sedangkan Banyuwangi terkontraksi 12,52 persen.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Jember, Aris Budiman, menyampaikan bahwa BPR/S masih memegang peranan krusial dalam menyokong ekonomi usaha mikro dan kecil di daerah.
“Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas intermediasi BPR dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah Sekar kijang masih terjaga dalam menghadapi dinamika perekonomian,” terang Aris Budiman.
Meski demikian, rasio kredit bermasalah (NPL) BPR/S yang mencapai 14,22 persen terutama di Situbondo 19,18 persen, Banyuwangi 16,81 persen, dan Bondowoso 16,33 persen menjadi catatan serius agar manajemen risiko dan penyelesaian kredit bermasalah terus dioptimalkan.
Di sektor asuransi, kondisi likuiditas dan solvabilitas relatif terjaga dengan rasio premi terhadap klaim asuransi jiwa sebesar 190,26 persen dan asuransi umum sebesar 141,89 persen.
“Untuk mendukung perlindungan konsumen, OJK Jember tercatat telah menerima 740 pengaduan konsumen (628 walk-in dan 112 online) serta melayani 4.971 permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) hingga Agustus 2026.” pungkas Aris Budiman.
Penulis: Zainul Hasan – ZONA INDONESIA
