JEMBER – Puluhan massa aksi yang menamakan diri Amarah Masyarakat Jember (AMJ) kembali menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa (9/9/2025).
Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang protes sebelumnya yang menyoroti kasus meninggalnya seorang pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta, usai terlindas kendaraan taktis (rantis) milik aparat kepolisian.
Massa aksi memulai pergerakan dari bundaran DPRD Jember di Jalan Kalimantan, kemudian bergerak masuk ke halaman gedung DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara, mereka berorasi keras mengecam tindakan represif aparat terhadap demonstran di berbagai kota.
Korlap aksi, Abdul Aziz Al-Fajri, menegaskan bahwa demonstrasi ini lahir dari rasa muak masyarakat terhadap penguasa yang dianggap menutup diri dari aspirasi rakyat.
“Aksi ini adalah respon dari penguasa yang menghadapkan aparat bersenjata kepada rakyatnya sendiri. Terbukti, demonstrasi dibalas dengan pentungan, gas air mata, dan peluru yang merenggut nyawa. Ojol dilindas, mahasiswa dipukuli, dan ribuan massa aksi disambut dengan tindakan represif,” tegas Abdul Aziz di hadapan massa.
Menurutnya, peristiwa berdarah dalam demonstrasi sebelumnya di Jakarta dan beberapa daerah telah menewaskan lebih dari sepuluh orang.
Hal ini, kata dia, menjadi bukti nyata bahwa nyawa rakyat seolah begitu murah di mata para penguasa.
“Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan kejahatan yang harus diusut hingga ke akar. Dari pelaku lapangan, hingga komandan aparat yang memberikan perintah,” ujarnya lantang.
Selain mengecam aparat, AMJ juga menuntut agar ratusan demonstran yang ditangkap segera dibebaskan tanpa syarat.
Mereka menilai pemerintah dan aparat seharusnya menjadi pengayom, bukan justru memenjarakan aspirasi rakyat.
“Kapolri telah gagal menjaga amanah rakyat, maka pencopotannya adalah konsekuensi logis yang seharusnya ia terima,” tambah Abdul Aziz.
Tak hanya itu, massa aksi juga menyoroti kinerja DPR yang dinilai jauh dari semangat demokrasi.
Mereka menuding para anggota dewan hidup bergelimang fasilitas mewah di tengah penderitaan rakyat.
“Kami minta, UU Pemilu 2023 harus direvisi, agar syarat menjadi anggota DPR benar-benar menjamin kualitas dan integritasnya,” jelasnya.
Massa bahkan menyinggung keterlibatan TNI dalam aksi demonstrasi.
Mereka mengaku menemukan adanya penyusup yang membawa identitas intelijen militer saat aksi sebelumnya.
“Fakta ini hanya menambah kuat keyakinan bahwa TNI harus kembali ke barak. Tidak boleh lagi mencampuri urusan sipil dengan seragam dan senjata,” tegasnya.
9 Tuntutan AMJ
Dalam aksinya kali ini, AMJ membawa sembilan tuntutan yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan DPRD Jember.
Tuntutan itu mencakup isu demokrasi, reformasi institusi negara, hingga penguatan peran legislatif agar berpihak pada rakyat.
- Membebaskan demonstran yang masih ditahan dan dikriminalisasi secara sepihak;
- Mengusut tuntas dan mengadili seluruh pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap massa aksi, dari aktor lapangan hingga komandan yang memberi instruksi;
- Mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo karena dinilai gagal menegakkan prinsip kemanusiaan;
- Melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri agar kembali pada fungsi utamanya sebagai pengayom masyarakat;
- Mempublikasikan transparansi anggaran DPR, termasuk rincian gaji, tunjangan, pensiun, hingga fasilitas mewah anggota dewan;
- Merevisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu untuk memperbaiki kompetensi anggota DPR;
- Melakukan reformasi total terhadap sistem kaderisasi partai politik;
- Mengembalikan TNI pada fungsi pertahanan negara dengan merevisi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI;
- Mendesak DPR RI dan DPRD Jember segera membahas serta mengesahkan kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat.
Dengan tuntutan tersebut, AMJ menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak hanya sebatas solidaritas atas korban yang jatuh di Jakarta, tetapi juga dorongan untuk memperbaiki wajah demokrasi di Indonesia.
Di sisi lain, sejumlah jajaran DPRD Jember menemui pendemo secara serentak dan mendengarkan aspirasi mereka.
“Kami berterima kasih atas gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan sekalian, khususnya di Kabupaten Jember,” ucap Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto.
(Penulis: Tim Redaksi ZONA INDONESIA)
