JEMBER – Proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pergantian Antarwaktu (PAW) bagi anggota DPRD Kabupaten Jember, Dedy Dwi Setiawan, memakan waktu hingga satu tahun sejak yang bersangkutan terjerat kasus hukum.
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Jember, David Handoko Seto, angkat bicara mengenai lambatnya proses administrasi tersebut.
Dedy sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jember pada 20 Oktober 2025 dalam kasus dugaan korupsi kegiatan Sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah (Sosperda) serta pengadaan makan-minum (mamin).
Menurut David, status perkara yang belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah pada saat itu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pertimbangan di tingkat pusat.
Selain itu, ada tahapan internal di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem yang harus dilalui sebelum SK ditandatangani oleh Ketua Umum Surya Paloh.
“Satu, mungkin Mas Dedi waktu itu masih berproses secara hukum dan belum inkrah. Yang kedua, saya tidak tahu di internal di DPP mungkin juga pertimbangan inkrah itu, menjadi bagian memutuskan SK yang kemarin diterbitkan,” kata David saat dihubungi, Jumat (20/11/2026).
Di tingkat daerah, pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem juga harus merampungkan sejumlah kewajiban administratif, termasuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Sekretariat DPRD Jember sembari menunggu turunnya surat dari pusat.
Lamanya kekosongan kursi tersebut diakui David berdampak pada stabilitas keterwakilan Fraksi NasDem di parlemen.
Kondisi itu kian terasa setelah Fatmawati resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Jember periode 2024–2029 pada 10 April 2026 untuk menggantikan posisi pimpinan yang ditinggalkan Dedy. Sebelumnya, Fatmawati merupakan anggota Komisi D.
“Kalau mempengaruhi kinerja dan keterwakilan iya pasti. Karena dengan adanya Mas Dedi sudah tidak aktif, kemudian digantikan oleh Mbak Fatmawati yang sudah anggota Komisi D. Secara otomatis Komisi D kita tidak punya perwakilan,” ujarnya.
Ketiadaan wakil di Komisi D membuat fraksinya kesulitan mengakses secara langsung urusan yang berkaitan dengan mitra kerja komisi tersebut.
Kendati demikian, David memastikan secara kelembagaan, kinerja partai maupun fraksi tidak terganggu secara signifikan karena komunikasi masih bisa dijembatani melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya.
“Karena saya sebagai ketua fraksi masih tetap bisa melakukan akses secara tidak langsung melalui AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang lain di DPRD,” tuturnya.
Kini, setelah SK diterbitkan, Fraksi NasDem mengagendakan pelantikan Ahmad Toharudin sebagai pengganti Dedy Dwi Setiawan melalui rapat paripurna istimewa.
Prosesi tersebut ditargetkan rampung sebelum pergantian tahun 2026, bergantung pada kecepatan penyelesaian administrasi akhir.
“Asal proses administrasinya cepat, ya nanti sebelum akhir tahun, sudah bisa dilaksanakan prosesi pelantikan,” ucap David.
Kehadiran Ahmad Toharudin di kursi legislatif diharapkan mampu mengembalikan soliditas internal, terutama bagi kader di daerah pemilihan (dapil) 7, sekaligus memastikan kerja-kerja dewan kembali berjalan optimal sesuai penugasan komisi dari partai.
“Kami berharap adanya pelantikan Mas Tohir, nanti teman-teman di dapil 7 khususnya, menjadi bergairah kembali untuk melakukan rapat-rapat konsolidasi untuk pemenangan Pemilu di 2029,” pungkasnya.
Penulis: Zainul Hasan – ZONA INDONESIA














