BONDOWOSO – Bupati Abdul Hamid Wahid melakukan mutasi terhadap sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Kamis (19/11/2026), di pendopo setempat.
Sebanyak 24 pejabat dilantik dan diambil sumpah janjinya mencakup jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas.
Dalam perombakan tersebut, sejumlah jabatan strategis organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami perubahan.
Dra. Nunung Setianingsih, M.M. dipercaya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, sedangkan Gede Budiawan, S.Sos., M.Si. menempati jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Perubahan juga terjadi pada posisi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah yang kini dijabat Drs. Sigit Purnomo, M.M. Eko Pribadi, S.T., M.Si. mendapat kepercayaan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, sementara Putu Budi Setiawan, S.T., M.M. menjabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
Pada jajaran administrator, Ir. Lili Kartini, S.T., M.T. ditugaskan sebagai Kepala Bidang Bina Marga.
Sahrial Fahri, S.T., M.Si. menjabat Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sedangkan Tisnahari Murti, S.T. mengisi posisi Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati.
Selanjutnya, Cahyo Adistiawan, S.T., M.Si. menjabat Sekretaris Bapperida dan Febrian Widyatmoko, S.T., M.M. sebagai Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapperida.
Di tingkat kecamatan, Eko Nurhidayat, S.S.T.P. mendapat tugas sebagai Sekretaris Kecamatan Bondowoso, Markos Dacosta, S.Sos. sebagai Sekretaris Kecamatan Tapen, dan Deki Handi Prasetyo, S.T., M.Si. sebagai Sekretaris Kecamatan Grujugan.
Jamilah Fitria Estuti, S.S.T.P. dipercaya menjadi Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, sedangkan Zainul Rida, S.H. menjabat Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sementara Dwi Purnomo, S.S.T.P., M.Si. mendapat penugasan sebagai Camat Sukosari.
Nama lainnya yang mengalami pergeseran jabatan yakni Riring Mardikaningrum, S.Sos., M.M. sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dewi Rahayu, S.H. sebagai Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Gagu Supidi Putra, S.T., M.M. sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan.
Adapun Afikatu Laili, S.Sos., M.M. menjabat Sekretaris Kecamatan Wonosari dan Lailatul Qodriyah, S.S.T.P. sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dodi Agus Prayitno, S.T., M.Si. mendapat tugas sebagai Sekretaris Kecamatan Tegalampel, Ahmad Kurniawan, S.I.P. sebagai Sekretaris Kecamatan Tenggarang, serta Kurniati, S.T., M.M. sebagai Lurah Tenggarang.
Dalam arahannya seusai pelantikan, Abdul Hamid meminta seluruh pejabat yang mendapat penugasan baru segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa perubahan posisi dalam birokrasi harus diikuti dengan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, mutasi, rotasi, dan promosi merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Karena itu, setiap pejabat diminta menyikapi perubahan jabatan secara dewasa dan profesional.
Pejabat yang memperoleh promosi diingatkan agar tidak bersikap jumawa.
Sebaliknya, mereka yang mengalami mutasi diharapkan tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan bukan melahirkan ruang untuk mencari kenyamanan. Segera beradaptasi dan tunjukkan hasil kerja nyata,” kata Abdul Hamid dalam sambutannya.
Ia juga mengingatkan para pejabat agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Selain itu, inisiatif serta kreativitas dalam bekerja perlu ditingkatkan, disertai koordinasi dan kolaborasi yang kuat antarperangkat daerah.
Abdul Hamid turut meminta agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara cepat, ramah, dan solutif.
Para pejabat juga dituntut terus meningkatkan kapasitas diri serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman.
Ia berharap pelantikan tersebut tidak sekadar menghasilkan perubahan susunan organisasi, tetapi juga diikuti peningkatan disiplin, profesionalitas, dan mutu pelayanan pemerintahan.
“Ukuran keberhasilan bukanlah di mana kita ditempatkan, melainkan seberapa besar manfaat yang kita berikan untuk masyarakat,” ujarnya.
Pewarta: Ubay – ZONA INDONESIA














