JEMBER – Isu pungutan biaya pengambilan jenazah kembali mencuat di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Kali ini, keluarga dari seorang pria yang ditemukan meninggal di Dam Talang dikenakan biaya hingga Rp1.280.000 untuk membawa pulang jenazah tersebut dari RSD dr Soebandi.
Rincian biaya yang dikenakan adalah Rp700.000 untuk pengawetan jenazah, Rp500.000 untuk pemeriksaan luar, dan Rp80.000 untuk surat keterangan visum.
Namun, biaya tersebut sepenuhnya telah ditanggung oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Jenggawah.
Meski demikian, pertanyaan muncul: mengapa biaya seperti ini masih dikenakan, terutama mengingat adanya MoU (Memorandum of Understanding) antara Polres Jember dan Dinas Kesehatan Jember?
Berdasarkan MoU tersebut, semua biaya visum dan otopsi yang menjadi rujukan kepolisian seharusnya dibebaskan, termasuk di rumah sakit dan Puskesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan.
Kesepakatan MoU ini juga telah diketahui oleh DPRD Jember.
Respons Dinkes dan RSD dr Soebandi
Kepala Dinas Kesehatan Jember, Hendro Soelistijono, mengaku tengah melakukan koordinasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSD dr Soebandi, Lilik Lailiyah, terkait permasalahan ini.
“Sedang kami koordinasikan dengan Dir Soebandi, Mas,” ujar Hendro saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin (30/12/2024).
Namun, hingga berita ini ditulis, Lilik Lailiyah belum memberikan penjelasan mendalam.
Ketika dikonfirmasi, ia hanya menyampaikan tanggapan singkat.
“Saya cek dulu,” tulis Lilik dalam pesan singkatnya kepada media.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak RSD dr Soebandi maupun Dinas Kesehatan Jember mengenai dasar pengenaan biaya tersebut.
Sorotan dari Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember, David Handoko Seto, memberikan tanggapan keras atas insiden ini.
Ia menyesalkan adanya biaya yang dikenakan kepada keluarga korban, terutama mengingat bahwa korban merupakan warga yang tidak mampu.
“Orang meninggal karena laka, warga tidak mampu, kok masih disuruh bayar?” ujar David dengan nada tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa kesepakatan MoU terkait pembebasan biaya visum dan otopsi seharusnya tetap berlaku dan ditegakkan.
“Bukannya dulu sudah ada MoU bila visum dan otopsi rujukan kepolisian dibebaskan dari segala biaya?” tandasnya.
Harapan dari Gus Fawait untuk Kepemimpinan Jember ke Depan
David, yang juga menjabat sebagai Ketua Baret Rescue NasDem Jember, menegaskan bahwa pihaknya selalu memantau seluruh kegiatan terkait bencana dan kemanusiaan di Jember.
Seluruh laporan kegiatan Baret Rescue NasDem Jember disebutnya langsung diteruskan kepada Gus Fawait, Bupati Jember terpilih pada Pilkada 2024.
“Sebagai penerima estafet kepemimpinan Jember mendatang, Gus Fawait berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemerintah harus peka terhadap apa yang dirasakan masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu,” tutur David.
