JEMBER – Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Jember, David Handoko Seto, memberikan dukungan penuh terhadap penerjunan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan di wilayah ini.
David menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari tugas pengabdian ASN sesuai sumpah jabatan.
Ia menilai keterlibatan langsung di lapangan memberi gambaran riil kondisi kemiskinan yang selama ini tidak sepenuhnya tergambar dalam data administratif.
Menurutnya, pengalaman turun langsung membuat ASN memahami kondisi infrastruktur hingga keterbatasan dasar warga di desa terpencil, termasuk akses jalan dan listrik.
Ia juga menyinggung potensi ketidaktepatan data akibat metode pendataan yang tidak sepenuhnya berbasis kondisi lapangan.
“Seperti yang tadi saya temui, ini ada salah satu warga terdata di situ sebagai warga miskin tapi ternyata di rumahnya itu malah justru ada motor Ninja, ada punya dua motor matic baru. Sementara warga yang betul-betul tidak mampu malah tidak dapat bantuan. Kemudian juga pada saat pendataan (verval) nama mereka justru tidak ada,” katanya.
David juga menanggapi penolakan sebagian ASN yang sempat muncul di media sosial.
Ia menilai penolakan tersebut tidak mewakili keseluruhan ASN di Jember.
“Dengan adanya tugas perbantuan ini, saya meyakini hari ini mereka yang punya hati nurani akan tahu bagaimana kondisi kemiskinan yang ada di Jember sebenarnya,” tandasnya.
Ia menyebut, tugas lapangan tersebut memberi kesempatan bagi ASN mengenali wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang selama ini tidak mereka temui.
Menurutnya, penugasan lintas wilayah juga masih dalam batas wajar dan tidak berlangsung setiap hari.
“Ya kalau mereka niatnya memang niat pengabdian, diniat ibadah, ya mestinya mereka menikmati perjalanan tadi,” imbuhnya.
David menegaskan Fraksi NasDem DPRD Jember mendukung program tersebut agar tetap berjalan, dengan harapan menghasilkan data kemiskinan yang lebih valid dan tepat sasaran.
“Jadi kalau saya sendiri selaku Ketua Fraksi NasDem Jember memberikan dukungan kepada program ini agar tetap bisa dijalankan, dan semoga nanti dengan pasca adanya program ini, data kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember itu akan menjadi lebih valid. Tidak salah kaprah, orang yang seharusnya tidak boleh menerima malah justru menerima, atau sebaliknya,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan perlunya kesiapan fisik ASN dalam pelaksanaan berikutnya agar tidak memicu polemik di ruang publik.
“Ya besok kalau ada seperti ini lagi ya tentunya memang secara fisik harus disiapkan agar tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti tadi rame di media sosial dan sebagainya,” pungkasnya.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Jember sedang menginisiasi langkah progresif untuk menyinkronkan data birokrasi dengan realitas sosial di lapangan.
Melalui program verifikasi dan validasi (verval) massal, sebanyak 22 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) diterjunkan langsung untuk menemui puluhan ribu warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem atau Desil 1.
Berikut adalah poin-poin utama dari kebijakan tersebut:
Transformasi Data dan Mentalitas ASN
Program yang berlangsung 18-24 April 2026 ini bukan sekadar tugas administratif pembaruan data, melainkan sebuah instrumen pembentukan karakter.
Dengan mewajibkan setiap ASN memvalidasi beberapa kepala keluarga, pemerintah daerah ingin memecah dinding pembatas antara pejabat publik dan masyarakat bawah.
- Tujuan Utama: Menghasilkan basis data kemiskinan yang akurat sekaligus menumbuhkan sensitivitas sosial serta empati dalam diri setiap pegawai.
- Target Sasaran: Sekitar 97 ribu warga akan diverifikasi secara mendalam untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Mekanisme Pelaksanaan di Lapangan
Untuk memastikan pengalaman yang objektif, penugasan dilakukan dengan sistem yang dinamis:
- Lintas Wilayah: ASN tidak hanya bertugas di lingkungan tempat tinggalnya, tetapi banyak yang dikirim ke kecamatan yang jauh dari domisili mereka. Hal ini bertujuan agar para abdi negara memahami keragaman tantangan sosial di seluruh penjuru Jember.
- Waktu Fleksibel: Proses verifikasi dilakukan di luar jam kerja formal, termasuk hari libur, guna menjamin proses interaksi dengan warga bisa berjalan lebih luwes tanpa mengganggu pelayanan kantor.
- Tanggung Jawab Personal: Meskipun teknis di lapangan bisa dilakukan secara kolaboratif, pelaporan tetap menjadi tanggung jawab individu ASN melalui sistem digital masing-masing untuk menjaga integritas data.
Esensi Pelayanan Publik
Langkah ini menjadi pengingat bagi birokrasi bahwa tugas mereka melampaui tumpukan dokumen di atas meja.
Interaksi langsung ini diharapkan mampu mengubah pola pikir ASN agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan menyentuh langsung denyut kehidupan warga yang paling membutuhkan, Pemerintah Kabupaten Jember berupaya menghadirkan kehadiran negara secara nyata dan lebih humanis.
Dampak Jangka Panjang:
Pembaruan data ini diharapkan menjadi fondasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, di mana keputusan yang diambil nantinya tidak hanya berdasarkan statistik semata, melainkan berdasarkan pemahaman mendalam atas kondisi nyata di masyarakat.
(Penulis: Tim Redaksi ZONA INDONESIA)
