SITUBONDO – Nasib ratusan pengimbal bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Situbondo belum menemui kepastian setelah mereka meminta adanya regulasi khusus yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap aktivitas usahanya.
Permintaan tersebut disampaikan Aliansi Masyarakat Pengimbal (AMAR PB) saat menggelar hearing bersama Komisi II DPRD Situbondo di Gedung DPRD, Senin (16/11/2026).
Namun, DPRD belum mengambil keputusan atas aspirasi tersebut.
Seluruh masukan yang disampaikan para pengimbal masih akan diteruskan kepada pimpinan untuk menentukan langkah pembahasan berikutnya.
Anggota Komisi II DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zulfikar Purnama Rahman, mengatakan pertemuan tersebut masih sebatas mendengarkan dan menampung aspirasi.
“Kalau hasilnya masih belum. Tadi kami mendengarkan aspirasi dari teman-teman aliansi pengecer yang datang ke sini. Hal-hal yang sudah disampaikan kami tampung dan kami catat. Selanjutnya akan kami pasrahkan kepada pimpinan,” jelas Zulfikar.
Menurutnya, para pengimbal menghendaki adanya kebijakan khusus yang mengatur aktivitas pengecer BBM.
Mereka menginginkan kepastian hukum agar tidak terus dibayangi kekhawatiran berhadapan dengan proses hukum ketika menjalankan pekerjaan sehari-hari.
Persoalan tersebut tidak sederhana karena BBM yang diperjualbelikan para pengimbal adalah Pertalite, salah satu jenis BBM subsidi yang penyaluran dan distribusinya telah diatur pemerintah.
Zulfikar menjelaskan, distribusi BBM memiliki ketentuan tersendiri melalui regulasi pemerintah pusat, termasuk peraturan menteri dan aturan teknis lainnya.
Karena itu, permintaan pembentukan regulasi khusus bagi pengecer perlu dikaji dengan mempertimbangkan ketentuan yang sudah berlaku.
“Mereka menyampaikan kekhawatiran terkait eksistensi mereka sebagai pengecer BBM. Mereka juga sudah mengakui bahwa sebenarnya secara regulasi mereka salah. Namun, mereka ingin ke depannya ada regulasi khusus untuk pengecer BBM,” ungkapnya.
Kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum menjadi salah satu persoalan yang disampaikan AMAR PB dalam audiensi tersebut.
Para pengimbal tidak ingin aktivitas yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka justru berujung pada penangkapan atau proses hukum.
“Mereka takut ke depannya ditangkap atau seperti apa. Jadi, mereka menginginkan adanya regulasi khusus untuk pengecer seperti yang mereka lakukan saat ini,” pungkasnya.
Zulfikar menyebutkan, tindak lanjut aspirasi tersebut selanjutnya menjadi kewenangan pimpinan DPRD Situbondo.
Tidak menutup kemungkinan pembahasan akan dilakukan dengan menghadirkan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi teknis yang memiliki keterkaitan dengan persoalan distribusi BBM.
Dengan demikian, hasil hearing tersebut belum memberikan jawaban atas tuntutan AMAR PB. Kepastian mengenai kemungkinan adanya pengaturan khusus bagi pengecer BBM masih menunggu pembahasan dan keputusan DPRD bersama pihak-pihak terkait.
Penulis: Fathur Rozi – ZONA INDONESIA














