SITUBONDO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Situbondo kini berada dalam ancaman serius setelah 41 titik pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan mangkrak.
Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Situbondo menemukan bahwa puluhan proyek tersebut tidak menunjukkan perkembangan berarti, bahkan beberapa di antaranya sama sekali belum tersentuh pembangunan.
Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat distribusi makanan bergizi bagi para pelajar yang telah lama menanti pelaksanaan program tersebut.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Situbondo, Akhmad Yulianto, menegaskan bahwa ketidakjelasan progres ini tidak bisa ditoleransi lebih lama.
Menurutnya, pihak Satgas telah menjadwalkan pemanggilan terhadap seluruh mitra pelaksana pada Selasa, 19 Mei mendatang, untuk menagih komitmen mereka.
“Sampai hari ini kita masih menyisakan 41 titik pembangunan SPPG di Kabupaten Situbondo yang belum jelas progresnya, atau bisa kita katakan tidak ada progres sama sekali. Kita akan panggil untuk hadir di dalam rapat Satgas, kita mintakan pernyataan mereka, kesanggupan mereka,” tegas Yulianto saat ditemui usai rapat evaluasi di Kantor Pemkab Situbondo, Selasa (12/5/2026).
Lebih lanjut, Yulianto memberikan peringatan keras bahwa Satgas tidak segan-segan mengambil langkah ekstrem berupa pemutusan kerja sama jika mitra terbukti tidak serius.
Opsi pengalihan proyek kepada mitra baru kini tengah digodok agar program strategis ini tidak berlarut-larut dalam ketidakpastian.
“Kalau tidak, maka kita akan lakukan langkah-langkah. Salah satunya kemungkinan mengusulkan untuk segera dilakukan cut-off atau kita segera mengganti titik-titik baru, mitra-mitra baru, sehingga MBG ini bisa jalan,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa mandeknya proyek ini berdampak luas, termasuk pada terhambatnya perputaran ekonomi daerah yang seharusnya terstimulasi oleh program ini.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kabupaten Situbondo, M. Haikal Rizky, memaparkan bahwa kendala di lapangan didominasi oleh masalah logistik dan finansial.
Berdasarkan pantauan timnya, para mitra beralasan kesulitan mendapatkan material yang harus didatangkan dari luar negeri serta keterbatasan modal dari pihak investor.
“Rata-rata penyampaiannya adalah kekurangan bahan material yang mengambil dari luar negeri, sehingga proses pembangunan cukup terhambat. Yang kedua terkait dana, karena investor yang dimiliki belum mumpuni,” jelas Haikal.
Mengingat 41 titik yang bermasalah tersebut tersebar merata di 17 kecamatan di seluruh Situbondo, Haikal menyatakan pihaknya akan bertindak tegas jika para pengelola yayasan atau mitra mangkir dari undangan evaluasi pekan depan.
Ia memastikan bahwa laporan akan diteruskan ke tingkat pusat jika tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan hambatan pembangunan tersebut.
“Jika memang tidak ada itikad baik dari yayasan untuk hadir saat diundang, ya kita mau tidak mau akan melaporkan ke pimpinan pusat,” pungkasnya.
Saat ini, masyarakat dan orang tua murid di Situbondo masih menunggu kejelasan kapan fasilitas tersebut dapat beroperasi demi menunjang gizi anak-anak di sekolah.
(Penulis: Tim Redaksi ZONA INDONESIA)
