JEMBER — Perselisihan sengketa tanah warisan di Kabupaten Jember kembali mencuat ke publik.
Maskuri, selaku kuasa dari ahli waris almarhum Tampina (keluarga Ibu Erli), mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember agar segera mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Berdasarkan Pengumuman Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor: 52/G.TUN/2004/PTUN.SBY yang ditandatangani oleh Panitera Wiwied Kurniawan, S.H., M.H., pada 2 November 2026, PTUN Surabaya menegaskan bahwa putusan atas perkara tersebut telah mempunyai nilai eksekusi.
Dalam amar putusannya, PTUN Surabaya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor: 570.135.34-277 tertanggal 10 Februari 2004 tentang Penolakan Permohonan Hak Atas Tanah Negara, serta memerintahkan tergugat untuk memproses dan menerbitkan sertipikat Hak Milik bagi para penggugat.
Kendati demikian, hingga batas tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pihak BPN Jember dinilai tidak mengindahkan dan belum melaksanakan putusan tersebut.
Sejarah Kepemilikan Lahan
Maskuri memaparkan, akar permasalahan sengketa tanah seluas kurang lebih 14 hektare ini berawal dari sejarah penguasaan lahan di wilayah setempat.
Secara historis, lahan yang terletak di sebelah selatan masjid tersebut awalnya diduduki oleh Tuan Firs Kind yang memiliki istri bernama Kanira, dengan anak bernama Tampina.
Keabsahan penguasaan lahan ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa sebelum M. Sholeh, yakni Suyono Ihsan, yang sempat membuat surat pernyataan bahwa lahan tersebut merupakan hak milik Tampina.
Sejumlah saksi dan tokoh setempat juga bersaksi bahwa warga yang mendiami lokasi tersebut selama ini berstatus sebagai penyewa kepada pihak keluarga, dibuktikan dengan adanya empat orang penyewa yang menyerahkan pembayaran sewa kepada perangkat desa.
Namun, situasi berubah keruh ketika pada tahun 2023 tiba-tiba terbit Surat Hak Pakai (SHP) di atas lahan sengketa tersebut.
Menurut Maskuri, penerbitan SHP tersebut diduga luput dari pengawasan atau “kecolongan” di tengah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“SHP itu kan sifatnya hanya pinjam. Begitu diterbitkan, hak milik ahli waris gugur dengan sendirinya. Padahal putusan pengadilan sudah lebih dulu ada dan inkrah. Permainan apa yang dilakukan oleh BPN Jember ini?” tegas Maskuri.
Dugaan Kecolongan
Maskuri juga menanggapi alasan BPN yang kerap menyebut situasi tidak kondusif sebagai hambatan eksekusi.
Menurutnya, alasan tersebut tidak mendasar karena pihak BPN semestinya menggunakan instrumen negara seperti menggandeng aparat kepolisian jika menemui kendala di lapangan.
Ia menduga lambannya penanganan ini membuat keluarga ahli waris dirugikan karena tidak dapat menggarap lahan milik mereka sendiri.
Merujuk pada dokumen pengumuman resmi PTUN Surabaya, apabila Termohon Eksekusi (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember) tetap tidak melaksanakan putusan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pejabat bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
Hal ini sesuai dengan Pasal 116 ayat (5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peratun, juncto Pasal 80, 81 ayat (2), dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta PP Nomor 48 Tahun 2016.
“Saya mohon ditegakkan keadilan. Orang BPN itu oranukum, jadi mohon patuhi hukum dan jangan melanggar hukum,” pungkas Maskuri.
Penulis: Zainul Hasan – ZONA INDONESIA
