JEMBER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember memastikan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) tidak mengatur larangan khusus mengenai penggunaan sound system.
Penegasan tersebut disampaikan di tengah polemik pro-kontra hiburan sound horeg yang memicu aksi demonstrasi Jember Sound System Community (JSSC) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (16/11/2026).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, menjelaskan bahwa aturan mengenai penggunaan pengeras suara dalam Raperda Trantibum sebenarnya hanya tercantum dalam satu ketentuan, tepatnya pada Pasal 40.
“Sampai sekarang masih dalam proses pembahasan, memang kita tahu, untuk kaitan dengan hal-hal seperti ini, pasti akan berimplikasi, tarik ulur di masyarakat,” ujar Hanan.
Menurutnya, substansi draf peraturan tersebut disusun secara umum sehingga tidak menyentuh rincian teknis seperti ambang batas desibel maupun pembatasan operasional secara mendetail.
Penyusunan Perda membutuhkan proses panjang dan wajib selaras dengan regulasi di tingkat atas agar tidak terjadi benturan hukum.
“Makanya saya pikir, karena Perda itu dibikin lama dan harus ada aturan di atasnya, ada undang-undang di atasnya. Maka tidak boleh saling berbenturan, makanya sifat pasalnya bersifat umum semua. Nah, ini mungkin yang njenengan harus sadari,” tegasnya.
Sebelumnya, polemik pembatasan penggunaan perangkat audio memicu gelombang unjuk rasa kalangan pegiat tata suara yang tergabung dalam JSSC.
Dalam penyampaian aspirasinya, Ketua JSSC, Arif Sugiartani, menyatakan komunitasnya sejak awal bersedia mematuhi aturan daerah, namun menolak keras apabila diberlakukan pelarangan menyeluruh yang mematikan usaha mereka.
“Kami menyampaikan bahwa kami siap diatur. Namun kami tidak mau kalau dilakukan pelarangan secara total, ataupun ada pihak-pihak yang mengusulkan pelarangan yang intinya adalah membunuh (usaha) kami,” kata Arif.
Arif turut mengkritisi sejumlah usulan teknis yang dianggap sulit diterapkan, seperti kewajiban menjaga radius jarak 100 meter dari permukiman warga bagi kegiatan sound system berskala besar.
Menurutnya, kondisi geografis Jember yang padat permukiman membuat syarat itu tidak realistis, bahkan berpotensi menghentikan seluruh acara di kawasan Alun-alun Jember maupun hajatan warga.
“Saya pastikan itu tidak bisa, karena Kabupaten Jember itu bukan hutan. Jember ini sudah kota. Rata-rata hampir 99 persen itu berdempetan dengan kota,” tuturnya.
“Maka kalau itu dilakukan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sama-sama kita hentikan semua kegiatan yang berbau sound system. Baik itu hajatan, termasuk event-event di Kabupaten Jember, harus berhenti,” ujarnya menambahkan.
Terkait gagasan pembatasan durasi waktu penggunaan perangkat suara, Arif menyebut para pelaku usaha menyadari perlunya regulasi agar kegiatan masyarakat berjalan tertib.
Namun, ia mendesak agar perumusan aturan dilakukan secara dialogis dengan melibatkan anggota komunitas tata suara di Jember.
“Sesuatu apapun harus ada aturannya. Apapun itu kalau dibiarkan tidak baik, kami memahami itu. Kami yang disebut SDM (Sumber Daya Manusia) rendah ini, memahami bahwa semuanya memang harus diatur,” ucapnya.
“Ajak kami berdialog. Kami akan membawa aspirasi teman-teman dari bawah ke atas yang enak itu seperti apa. Bukan sepihak saja dari pihak sini, tapi kita duduk bersama-sama,” pungkas Arif.
Penulis: Zainul Hasan – ZONA INDONESIA














