JEMBER — Kabupaten Jember yang memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak di Jawa Timur sekaligus di tingkat nasional akan dilibatkan secara aktif dalam sektor ketahanan pangan.
Keterlibatan tersebut mencakup pelatihan, penyaluran bantuan, hingga pelaksanaan program di lapangan.
Hal itu disampaikan Muhammad Fawait atau Bupati Jember, Gus Fawait, usai menyambut kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, di Jember, Sabtu (21/11/2026).
Dalam pertemuan yang turut menghadirkan kalangan pondok pesantren tersebut, Gus Fawait mengaku bersyukur sekaligus bangga atas perhatian pemerintah pusat.
“Kami berharap, program-program tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh pesantren di Kabupaten Jember,” ungkap Gus Fawait.
Pada kesempatan itu, Zulkifli Hasan memaparkan sejumlah program unggulan Presiden Prabowo Subianto agar dipahami secara utuh tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
Ia menyampaikan bahwa berbagai program strategis tersebut memang dirancang supaya manfaatnya dapat dirasakan secara cepat oleh warga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.
Salah satu inisiatif yang disiapkan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah ajakan kepada pondok pesantren untuk memanfaatkan lahan sekitar 1.000 meter persegi bagi budi daya ikan berbasis bioflok.
Langkah ini diarahkan agar pesantren mampu memenuhi kebutuhan protein secara mandiri.
Selain bioflok pesantren, Zulkifli Hasan juga memfokuskan pembahasan pada pengembangan kampung nelayan.
Selama ini, pelayanan terhadap nelayan dinilai masih belum optimal sehingga pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur pendukung, seperti koperasi nelayan merah putih.
Gus Fawait menilai gagasan pemerintah pusat tersebut konkret untuk memajukan desa dan pesantren.
Pemerintah Kabupaten Jember pun memastikan kesiapannya berkolaborasi mendukung program Presiden Prabowo Subianto.
“Pertemuan ini sebagai langkah awal yang diharapkan berlanjut pada peresmian program pesantren serta pemberdayaan masyarakat di kampung nelayan dan sektor perikanan desa,” kata bupati.
Khusus pengembangan kampung nelayan, Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan usulan seluas-luasnya mencakup seluruh desa, kelurahan, dan pondok pesantren, meski verifikasi serta penentuan akhir tetap berada di tangan kementerian.
Saat ini Jember baru mendapatkan tiga kuota kampung nelayan, padahal idealnya membutuhkan minimal 10 hingga 20 titik karena memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Timur.
“Keberadaan kampung nelayan ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di kawasan pesisir,” jelasnya.
Penulis: Zainul Hasan – ZONA INDONESIA














