Daerah  

Perjuangkan Nasib Keluarga, Ratusan Pengimbal BBM Datangi DPRD Situbondo

Para Pengimbal BBM foto bersama di DPRD Situbondo, Senin (16/11/2026). (Foto: Fathur Rozi - ZONA INDONESIA)
Para Pengimbal BBM foto bersama di DPRD Situbondo, Senin (16/11/2026). (Foto: Fathur Rozi - ZONA INDONESIA)

SITUBONDO – Ketidakpastian keberlangsungan usaha membuat ratusan pengimbal bahan bakar minyak (BBM) mendatangi Gedung DPRD Situbondo, Senin (16/11/2026). 

Mereka meminta pemerintah mencarikan jalan keluar agar tetap bisa bekerja tanpa dihantui persoalan hukum.

Kedatangan mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pengimbal (AMAR PB) itu bukan semata-mata untuk mempertahankan aktivitas jual beli BBM. 

Mereka juga mengkhawatirkan hilangnya sumber penghasilan yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam hearing bersama Komisi II DPRD Situbondo, para pengimbal menyampaikan bahwa aktivitas mereka selama ini turut membantu masyarakat yang tinggal jauh dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama di kawasan pegunungan.

Salah seorang pengimbal, Asis, warga Kecamatan Mangaran, mengatakan keberadaan pengimbal dibutuhkan masyarakat pelosok yang kesulitan menjangkau SPBU. 

Menurutnya, tidak semua warga memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan BBM ketika membutuhkan bahan bakar.

“Anggota dewan yang terhormat, coba sekali-sekali bapak-bapak naik ke pegunungan. Lihat di sana kalau kami tidak ada, roda ekonomi desa bisa mati. Mereka yang mau berangkat sekolah dan bekerja, jika kehabisan bensin di pelosok, tidak mungkin harus mendorong kendaraan sampai SPBU,” ujarnya di hadapan anggota Komisi II DPRD Situbondo.

Asis mengakui adanya aturan yang mengatur distribusi BBM. 

Namun, ia berharap persoalan tersebut tidak dilihat hanya dari sisi aktivitas perdagangan, melainkan juga kondisi masyarakat yang bergantung pada pekerjaan sebagai pengimbal.

Ia mengatakan, para pengimbal selama ini membeli BBM dalam jumlah terbatas untuk kemudian dibawa dan dijual kembali kepada warga di wilayah pelosok. 

Mereka merasa aktivitas tersebut berbeda dengan praktik penimbunan BBM skala besar.

Bagi Ahmad Suhadi, pengimbal lainnya, pekerjaan tersebut menjadi salah satu pilihan mencari penghasilan di tengah terbatasnya kesempatan kerja di Kabupaten Situbondo.

“Masyarakat kecil menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. Kami bukan penimbun skala besar. Kami hanya membeli sedikit, kami antar ke desa agar petani bisa ke sawah, agar anak sekolah bisa berangkat,” ungkapnya.

Ahmad juga menggambarkan kondisi ekonomi para pengimbal yang menurutnya tidak selalu memperoleh keuntungan besar.

Pendapatan yang didapat sebagian digunakan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kalau kami dimatikan, masyarakat kecil kehilangan mata pencaharian dan warga gunung kehilangan akses BBM. Banyak dari kami hanya untuk membayar utang dan menabung sedikit demi sedikit,” imbuhnya.

Karena itu, AMAR PB meminta DPRD Situbondo memperjuangkan solusi yang tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat kecil. 

Mereka berharap aktivitas pengimbal tetap memiliki ruang untuk berjalan dengan aturan yang memberikan kepastian.

“Secara aturan kami memang salah. Buatkan kami solusi agar ekonomi desa tetap berjalan dan masyarakat kecil tetap bisa memperoleh BBM dengan mudah,” pungkasnya.

Bagi para pengimbal, persoalan ini bukan sekadar tentang boleh atau tidaknya menjual kembali BBM. 

Mereka juga mempertanyakan nasib masyarakat yang selama ini mendapatkan bahan bakar melalui jasa pengiriman ke wilayah yang jauh dari SPBU.

Penulis: Fathur Rozi – ZONA INDONESIA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *