SITUBONDO – Polres Situbondo bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah menyelaraskan mekanisme penyerapan panen jagung petani lokal pada harga Rp5.500 per kilogram.
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor di Ruang Catur Prasetya Mapolres Situbondo, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 09.35 hingga 11.10 WIB itu menghadirkan Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Qurotul Aini, Pimpinan Cabang Perum Bulog Bondowoso Eko Yudi Miranto, jajaran Kapolsek, serta para mitra dan pengusaha jagung.
Kebijakan harga pembelian oleh Bulog sebesar Rp5.500 per kilogram merujuk pada pengaturan terbaru Kementerian Pertanian.
Ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Acuan Pembelian (HAP) ini diterapkan menyusul lonjakan harga jagung di tingkat petani yang sempat menyentuh Rp7.400 per kilogram, sehingga membebani biaya produksi peternak unggas yang bergantung pada jagung sebagai bahan baku pakan.
Dalam pelaksanaannya, Pimpinan Cabang Perum Bulog Bondowoso Eko Yudi Miranto memastikan petugasnya akan melakukan survei lapangan dan pengambilan sampel untuk menguji kualitas jagung sebelum transaksi. Proses pembayaran hasil panen petani dijanjikan rampung paling lama 1 x 24 jam.
“Kami dari Bulog siap mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya melalui penyerapan hasil panen jagung petani. Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan harga, memastikan ketersediaan bahan baku pakan bagi peternak, sekaligus memberikan kepastian penyerapan bagi petani. Karena itu, kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi Polres Situbondo, para Kapolsek, pemerintah daerah, serta mitra jagung agar pelaksanaannya berjalan optimal,” ungkap Eko.
Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anuwar Sidiqie meminta para Kapolsek turun langsung menjalin komunikasi dengan kelompok tani, pemerintah kecamatan, penyuluh pertanian, hingga pengusaha jagung.
Pengawasan bersama dinas terkait disiapkan untuk mencegah hambatan distribusi dan potensi penyimpangan di lapangan.
“Ketahanan pangan bukan hanya tugas Polri, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita harus bersinergi untuk menyukseskan program pemerintah. Khusus komoditas jagung, salah satu hal yang harus kita dorong adalah peningkatan penyerapan hasil panen petani oleh Bulog, sehingga petani memiliki kepastian pasar dan hasil kerja keras mereka mendapatkan nilai ekonomi yang layak,” tegas Bayu.
Ia menambahkan, petani telah menanggung biaya produksi, waktu, serta berbagai risiko sejak masa tanam.
Oleh karena itu, rantai penjualan harus dipermudah agar petani tidak terbebani ongkos angkut maupun kesulitan memasarkan panennya.
“Kita harus memastikan petani tidak kesulitan ketika akan menjual hasil panennya. Koordinasi antara Bulog, pemerintah daerah, Dinas Pertanian, dan seluruh pihak terkait harus diperkuat. Kami berharap mekanisme penyerapan ini dapat membantu mengurangi beban transportasi, risiko penjualan, serta berbagai kendala yang dihadapi petani dalam menyalurkan hasil panennya,” pungkasnya.
Penulis: Fathur Rozi – ZONA INDONESIA














