Gus Fawait Cari Jalan Tengah Terkait Polemik Sound Horeg Jember

Bupati Jember, Muhammad Fawait, diwawancarai media. (Foto: Zainul Hasan - ZONA INDONESIA)
Bupati Jember, Muhammad Fawait, diwawancarai media. (Foto: Zainul Hasan - ZONA INDONESIA)

JEMBER – Bupati Jember, Muhammad Fawait, angkat bicara mengenai aksi demonstrasi pegiat sound horeg yang digelar di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember pada Senin, 16 November 2026.

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan atas wacana pelarangan setelah aktivitas ini menuai pro dan kontra yang puncaknya ditandai dengan fatwa haram dari MUI Jawa Timur serta surat edaran Gubernur Jawa Timur pada Agustus 2025 lalu.

Menurut Gus Fawait, kalangan pesantren dan sejumlah tokoh agama sebelumnya telah menyampaikan keberatan secara langsung maupun bersurat kepada pemerintah daerah.

Pasalnya, pelaksanaan kegiatan di lapangan dinilai sudah kebablasan dan tidak mematuhi batas-batas dalam surat edaran gubernur karena berlangsung hingga dini hari bahkan sampai pukul 07.00 pagi.

Kendati demikian, dalam aksi unjuk rasa pada 16 November tersebut para pengusaha sound system menyatakan tidak menolak adanya pengaturan.

“Kemarin para pengusaha sound melakukan aksi di depan Pemerintah Kabupaten Jember untuk menolak adanya rencana pelarangan, namun tidak menolak ketika ada pengaturan,” ungkap Gus Fawait, Rabu (18/11/2026).

Pemerintah Kabupaten Jember memastikan akan mencari jalan tengah dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar kegiatan tersebut tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, maupun keselamatan masyarakat.

Aturan mengenai batasan-batasan sebenarnya sudah tercantum dalam surat edaran gubernur, namun penguatan di tingkat pelaksana menjadi hal yang perlu dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat, mengingat izin keramaian tidak berada di bawah kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.

Ke depan, Pemkab Jember berencana memperkuat ketentuan tersebut melalui surat edaran bupati untuk mengatur aspek tempat, waktu, serta hal teknis lainnya demi menghindari protes dari tokoh-tokoh agama.

“Sehingga ketika ada acara seperti sound horeg yang mungkin dibungkus dalam karnaval dan sebagainya itu betul-betul menjadi acara yang tidak merugikan siapapun, termasuk masyarakat yang mungkin tidak gemar terhadap adanya sound horeg ini,” pungkasnya.

Penulis: Zainul Hasan – ZONA INDONESIA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *