BONDOWOSO – Camat Tenggarang, Bondowoso, Deni Dwi Prihandoko, mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mempercepat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Pekalangan.
Upaya tersebut dilakukan agar anggaran yang tertahan sejak Januari 2026 itu dapat segera direalisasikan dan dimanfaatkan untuk pembangunan serta pelayanan masyarakat desa.
Deni mengatakan, pemerintah kecamatan terus menindaklanjuti sejumlah tahapan administrasi yang menjadi persyaratan pencairan.
Saat ini, proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi bersama DPMD masih dilakukan sebelum dikoordinasikan lebih lanjut dengan Inspektorat.
“Nanti juga mau di-clear-kan dengan Inspektorat. Itu sebagai syarat untuk pengajuan. Ini kita masih berupaya sesegera mungkin selesai,” kata Deni saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, percepatan tersebut menjadi perhatian pemerintah kecamatan mengingat belum terealisasinya ADD dan DD telah berdampak terhadap keberlangsungan sejumlah program desa.
Selama hampir sebelas bulan, Desa Pekalangan belum menerima pencairan dari anggaran tersebut.
Akibatnya, sejumlah kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga kebutuhan operasional pelayanan dasar belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Beberapa program yang ikut terdampak di antaranya bantuan langsung tunai (BLT), operasional Posyandu, pencegahan stunting, serta pembayaran insentif kader kesehatan dan ketua RT/RW.
Persoalan tersebut bermula dari laporan keuangan pemerintahan desa sebelumnya yang dinilai belum tertata dengan baik.
Situasi itu kemudian diikuti pemberhentian sementara kepala desa definitif hingga akhirnya pemerintah daerah menunjuk pelaksana tugas (Plt) kepala desa Peklangan.
Meski telah ada Plt kepala desa, proses pencairan anggaran masih membutuhkan penyelesaian sejumlah persyaratan administrasi dan rekomendasi dari instansi terkait.
Karena itu, Camat Tenggarang terus melakukan koordinasi dan mendorong percepatan penyelesaian tahapan tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi Desa Pekalangan untuk segera mengakses anggaran yang menjadi hak pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kami upayakan dana tersebut cair sebelum loncat tahun,” pungkas Deni.
Pewarta: Ubay – ZONA INDONESIA














