JEMBER – Ratusan warga Jember yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMP2J) turun ke jalan untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap dugaan kecurangan dalam proses Pilkada 2024.
Aksi ini digelar pada Rabu (13/11/2024), dengan sekitar 600 orang mendatangi gedung DPRD Jember sekira pukul 09.00 WIB, dan akan berlangsung ke kantor KPU dan Bawaslu.
Mereka menuntut pemecatan terhadap oknum komisioner KPU dan Bawaslu Jember yang diduga berpihak pada pasangan calon nomor urut 01, Hendy Siswanto dan Gus Firjaun.
Dalam aksi ini, massa bergantian berorasi, menyuarakan kecaman mereka terhadap penyelenggara Pemilu yang dinilai tidak netral.
Mereka juga membawa ratusan poster berisi kritik tajam terhadap kinerja komisioner KPU dan Bawaslu Jember.
AMP2J menilai penyelenggara pemilu telah mencoreng prinsip demokrasi jujur dan adil, dengan memihak pada salah satu pasangan calon sejak dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga jajaran KPU dan Bawaslu.
Salah satu pemicu utama aksi ini adalah tersebarnya rekaman suara seorang anggota Panwascam di Kecamatan Sumberbaru, yang diduga bernama Jovita, yang mengajak petugas Pemilu di tingkat desa untuk membantu memenangkan Paslon 01.
Dalam rekaman tersebut, oknum Panwascam itu diduga menyarankan kepada petugas lain agar memberikan kopi yang dicampur dengan CTM (Chlorpheniramine Maleate) kepada para saksi, dengan tujuan membuat saksi tertidur dan tidak memantau jalannya Pemilu dengan efektif.
Rully, salah seorang orator dalam aksi tersebut, menyatakan bahwa tindakan yang disarankan dalam rekaman tersebut adalah bentuk penghianatan terhadap demokrasi, bahkan menyebutnya sebagai rencana pembunuhan berencana.
“Sudah jelas oknum Panwascam yang bernama Jovita, menghianati demokrasi, ide memberi saksi dengan kopi yang dicampur CTM, adalah pembunuhan berencana. Polisi harus menangkap Jovita,” tegas Rully di hadapan massa yang mendukung pernyataannya.
Seiring dengan orasi Rully, Kustiono Musri, seorang aktivis anti-korupsi, menilai bahwa Pemilu 2024 adalah yang terburuk sepanjang sejarah demokrasi langsung di Jember.
Menurutnya, sejak Pemilu langsung dimulai pada 2005, baru kali ini terjadi kecurangan yang begitu masif dan terstruktur oleh pihak penyelenggara.
“Saya pegiat yang mengikuti proses Pemilu sejak tahun 2005, dan sejauh ini, baru kali ini kami melihat Pemilu tahun ini paling brutal, Pemilu belum dilaksanakan, tapi kecurangan secara TSM sudah dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Ini sama saja penghianatan terhadap demokrasi, Komisioner KPU dan Bawaslu harus dipecat!” seru Kustiono dengan lantang, yang mendapat sambutan sorak dukungan dari massa.
Setelah berorasi di depan gedung DPRD Jember, massa melanjutkan aksi dengan long march menuju kantor KPU dan Bawaslu Jember.
Di sepanjang perjalanan, mereka terus menyuarakan tuntutan mereka agar seluruh oknum komisioner KPU dan Bawaslu Jember dicopot dari jabatannya.
Mereka menilai bahwa sikap oknum komisioner yang dianggap berpihak telah mencederai prinsip demokrasi dan merugikan hak masyarakat untuk mendapatkan Pemilu yang jujur dan adil.
Di tengah aksi, beberapa perwakilan dari massa sempat ditemui oleh anggota Pansus Pilkada DPRD Jember.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPU dan Bawaslu terkait tuntutan pemecatan yang disuarakan oleh AMP2J.
Masyarakat berharap agar tuntutan mereka segera mendapat tanggapan serius dari DPRD maupun aparat hukum, demi menjaga kredibilitas Pemilu dan hak demokrasi rakyat Jember.
