Komunitas Sound Horeg Jember Siap Diatur Asal Jangan Dilarang Total

Ketua JSSC, Arif Sugiartani, menyampaikan aspirasi. (Foto: Zainul Hasan - ZONA INDONESIA)
Ketua JSSC, Arif Sugiartani, menyampaikan aspirasi. (Foto: Zainul Hasan - ZONA INDONESIA)

JEMBER – Gelombang aksi unjuk rasa mewarnai depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember dari kalangan Komunitas Sound Horeg atau Jember Sound System Community (JSSC).

Aksi ini dipicu oleh polemik pro dan kontra penggunaan sound system yang meresahkan para penyedia jasa di wilayah setempat.

Ketua JSSC, Arif Sugiartani, menegaskan bahwa kelompoknya sejak awal siap mematuhi aturan daerah yang berlaku.

Namun, ia secara tegas menolak adanya pelarangan total terhadap usaha yang digelutinya.

“Kami menyampaikan bahwa kami siap diatur. Namun kami tidak mau kalau dilakukan pelarangan secara total, ataupun ada pihak-pihak yang mengusulkan pelarangan yang intinya adalah membunuh (usaha) kami,” ujarnya, Senin (16/11/2026).

Arif lantas menanggapi usulan aturan jarak radius kegiatan sound system besar yang harus berjarak 100 meter dari pemukiman warga.

Menurutnya, ketentuan tersebut tidak realistis diterapkan di wilayah Jember yang padat penduduk.

“Saya pastikan itu tidak bisa, karena Kabupaten Jember itu bukan hutan. Jember ini sudah kota. Rata-rata hampir 99 persen itu berdempetan dengan kota,” ucapnya.

Ia menilai penerapan aturan jarak tersebut sama saja dengan mematikan berbagai kegiatan publik, termasuk acara di alun-alun kota.

Dirinya bahkan menantang agar penghentian kegiatan diberlakukan secara merata pada semua jenis acara jika aturan itu dipaksakan.

“Maka kalau itu dilakukan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sama-sama kita hentikan semua kegiatan yang berbau sound system. Baik itu hajatan, termasuk event-event di Kabupaten Jember, harus berhenti,” tegasnya.

Selain masalah jarak, Arif turut merespons usulan pembatasan waktu penggunaan perangkat suara dalam kegiatan masyarakat.

Pihaknya menyadari perlunya regulasi agar kegiatan tetap tertib, tetapi ia meminta agar perumusan aturan tersebut melibatkan pelaku usaha di lapangan.

“Sesuatu apapun harus ada aturannya. Apapun itu kalau dibiarkan tidak baik, kami memahami itu. Kami yang disebut SDM (Sumber Daya Manusia) rendah ini, memahami bahwa semuanya memang harus diatur,” jelasnya.

“Ajak kami berdialog. Kami akan membawa aspirasi teman-teman dari bawah ke atas yang enak itu seperti apa. Bukan sepihak saja dari pihak sini, tapi kita duduk bersama-sama,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, menerangkan bahwa regulasi terkait penggunaan pengeras suara termuat dalam Rancangan Perda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), tepatnya pada Pasal 40.

“Sampai sekarang masih dalam proses pembahasan, memang kita tahu, untuk kaitan dengan hal-hal seperti ini, pasti akan berimplikasi, tarik ulur di masyarakat,” kata Hanan.

Ia menjelaskan bahwa draf rancangan peraturan tersebut tidak memuat aturan spesifik mengenai larangan penggunaan sound system.

Batasan teknis seperti aturan desibel juga tidak diatur secara rinci lantaran sifat dari draf peraturan daerah tersebut masih umum.

“Makanya saya pikir, karena Perda itu dibikin lama dan harus ada aturan di atasnya, ada undang-undang di atasnya. Maka tidak boleh saling berbenturan, makanya sifat pasalnya bersifat umum semua. Nah, ini mungkin yang njenengan harus sadari,” pungkasnya.

Penulis; Zainul Hasan – ZONA INDONESIA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *