JEMBER – Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menyampaikan keprihatinannya terhadap kinerja pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember yang tidak pernah mencapai target dalam beberapa tahun terakhir.
Menyikapi hal ini, pihaknya berencana memanggil seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD guna melakukan evaluasi mendalam berbasis data konkret.
“Setiap tahun itu tidak pernah memenuhi target pendapatan asli daerah kita, hanya 70 sampai 80 persen. Maka kami di Komisi C akan memanggil seluruh OPD penghasil PAD, tentunya berbasis data,” tegas Ardi saat ditemui di ruang kerjanya.
Dia menegaskan, pemanggilan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah serius untuk menggali penyebab tidak optimalnya penerimaan PAD di sektor-sektor yang semestinya memiliki potensi besar.
Salah satu yang disorot adalah sektor parkir yang selama ini dinilai jauh dari harapan.
“Contoh parkir, yang kemarin itu semestinya kita dapat sekitar Rp19 sampai Rp20 miliar, ternyata hanya Rp1 miliar bahkan hanya Rp500 juta. Ini artinya ada kendala di sini,” ujarnya.
Komisi C berkomitmen untuk memperkuat peran pengawasan terhadap kinerja OPD dalam mengelola potensi pendapatan daerah.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang OPD-OPD tersebut untuk rapat dengar pendapat (RDP), termasuk untuk membedah kendala-kendala teknis maupun struktural yang menyebabkan penerimaan PAD seret.
“Karena bagaimanapun di efisiensi ini, kita harus berinovatif bagaimana PAD kita semakin meningkat, ada surplus,” ucapnya.
Selain itu, Ardi juga menyoroti adanya OPD yang selama ini minim atau bahkan tidak memberikan kontribusi PAD sama sekali.
Hal ini menurutnya menjadi salah satu penyebab utama mengapa capaian PAD Jember selalu di bawah target.
“Contohnya Dispora. Dispora ini kan juga ramai, kemarin beberapa bulan yang lalu itu ramai. Maka kita ingin semua OPD penghasil PAD nanti akan kita tanyakan kendalanya di mana, termasuk PBB untuk desa-desa,” katanya.
Dalam paparan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Bupati Jember memiliki ekspektasi tinggi terhadap optimalisasi PAD sebagai salah satu indikator kinerja OPD.
Namun hingga menjelang triwulan kedua tahun 2025, realisasi penerimaan PAD masih jauh dari harapan.
Ardi menyebut, dari total target anggaran sebesar Rp1,9 triliun, realisasi yang tercapai baru sekitar 70 sampai 80 persen.
“Mumpung masih ada waktu, kita akan genjot itu (pencapaian target PAD – red),” tegas Ardi.
Terkait rotasi jabatan yang baru-baru ini dilakukan oleh Bupati Jember dengan harapan meningkatkan kinerja OPD, termasuk dalam menurunkan angka kemiskinan dan menaikkan PAD, Ardi menegaskan bahwa DPRD siap mendukung namun tetap dengan pendekatan yang berbasis data.
“Kita harus memiliki data dulu. Data ini seperti apa (paparannya – red), baik itu dari OPD maupun dari swasta atau dari pihak lain,” tuturnya.
Dia mencontohkan beberapa potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal, seperti potensi dari kawasan Gunung Sadeng hingga sektor tambak.
Ardi menilai, potensi-potensi tersebut perlu dirumuskan dalam regulasi yang jelas agar dapat berkontribusi terhadap PAD.
“Misalkan tambak yang saat ini tidak pernah masuk ke daerah, pajaknya mereka ke kas desa misalkan. Ini akan coba kita buat regulasi agar menjadi pendapatan asli daerah yang sesuai dengan regulasi,” jelasnya.
Komisi C menegaskan akan segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk mengagendakan rapat dengan para OPD terkait.
Ardi memastikan, fokus utamanya tetap pada optimalisasi PAD, meskipun diskusi antar-komisi juga akan dibuka jika diperlukan.
“Kita hanya fokus pada PAD saja karena bagaimanapun ini ada dinas pengampu yaitu Bapenda yang di situ datanya lebih konkret,” pungkasnya.
(Penulis: Zainul Hasan / Zona Indonesia)
