JEMBER – Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Jember, David Handoko Seto, yang juga menjabat sebagai salah satu pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember akhir tahun anggaran 2024, mengungkapkan sejumlah rekomendasi penting dalam pembahasan akhir LKPJ.
Dia menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna pembahasan khusus di Gedung DPRD Jember, menghasilkan tujuh rekomendasi strategis yang harus dijalankan Pemerintah Kabupaten Jember demi perbaikan menyeluruh ke depan.
Ketujuh rekomendasi itu meliputi: pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), peningkatan infrastruktur, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan terhadap pelaksanaan seluruh rekomendasi DPRD.
Menurut David, implementasi dari rekomendasi tersebut sangat penting agar sejalan dengan visi-misi Bupati Jember, yakni Jember Baru, Jember Maju, dan Jember Barokah.
Dia secara khusus menyoroti sektor infrastruktur yang dinilainya masih mengecewakan, terutama menyangkut proyek multi years senilai ratusan miliar rupiah.
Kecewa Jalan Rusak di Tahun Awal
David tak menutupi kekecewaannya terhadap kondisi infrastruktur jalan yang sudah mengalami kerusakan, padahal baru dibangun dalam beberapa tahun terakhir.
“Anggaran sebanyak kurang lebih Rp680 miliar yang digunakan untuk membangun infrastruktur ini tidak bisa dinikmati secara optimal oleh masyarakat Kabupaten Jember. Terbukti di tahun-tahun awal ini sudah banyak aspal yang mengelupas, bahkan di beberapa titik itu banyak aspal yang sudah rusak,” ucap David.
Sebagai fraksi pendukung Bupati saat proyek tersebut bergulir, David merasa turut bertanggung jawab atas kekecewaan masyarakat.
Oleh sebab itu, David mendorong agar perusahaan-perusahaan pelaksana proyek yang tidak berkomitmen segera dimasukkan dalam daftar hitam.
“Saya sebut saja salah satu contohnya adalah Rajendra. Di mana Rajendra Grup ini di beberapa tahun yang lalu mendapatkan kegiatan yang cukup lumayan banyak, namun faktanya banyak sekali kegiatan yang tidak sesuai dengan harapan,” ungkapnya.
Desakan Optimalisasi Gedung Mangkrak
David juga menyoroti keberadaan gedung-gedung mangkrak yang merupakan fasilitas layanan publik, seperti kantor Kecamatan Jenggawah dan bangunan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi.
Politisi ini menekankan perlunya optimalisasi bangunan tersebut, terlebih RSD Soebandi sangat dibutuhkan dalam menunjang layanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang dicanangkan Bupati.
“Gedung Rumah Sakit Soebandi ini juga harus dibangun secepat-cepatnya karena sudah ada legal opinion dari kejaksaan dan memang sangat dibutuhkan. Saya meyakini Rumah Sakit Soebandi nanti bakal jadi jujukan dan rujukan, pasti akan sangat membludak untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta agar Pemkab Jember mengevaluasi bangunan-bangunan peninggalan pemerintahan sebelumnya, seperti rencana pembangunan asrama haji dan sekolah-sekolah yang sudah tidak efektif digunakan.
David menilai, jika bangunan tersebut tidak memiliki urgensi, sebaiknya dihapus dari aset daerah agar tidak terus membebani anggaran perawatan.
Penyelesaian Masalah Non-ASN
Salah satu persoalan besar yang tak luput dari perhatian David adalah penyelesaian status tenaga non-ASN.
Dia menyebut masih ada sekitar 3.000 lebih tenaga non-ASN yang nasibnya belum jelas hingga saat ini.
“Ini yang harus dicarikan solusi. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah seperti BJLOP, jadi nanti akan dilakukan semacam konsep untuk menerima teman-teman non-ASN itu, dengan mengukur kekuatan APBD, tapi tentunya tidak menabrak aturan,” jelasnya.
Dukungan Fraksi NasDem Jember
David menegaskan bahwa DPRD, khususnya Fraksi NasDem, siap memberikan dukungan penuh kepada Pemkab Jember jika menunjukkan komitmen kuat terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
Namun, Dia juga menekankan perlunya evaluasi total dan keberanian untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti gagal menjalankan amanah pembangunan.
“Ini bagian-bagian yang ingin kita sampaikan di dalam LKPJ ini. Rekomendasi ini bukan hanya seremonial, tapi harus jadi peta jalan perubahan Jember yang lebih baik,” pungkasnya.
Dengan sejumlah rekomendasi tersebut, Pansus LKPJ berharap agar Pemkab Jember yang akan datang, termasuk di bawah kepemimpinan Bupati baru Gus Fawait, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
(Penulis: Zainul Hasan / Zona Indonesia)
