SITUBONDO – Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera (DNS) DPRD Situbondo memberikan kritik tajam terhadap rendahnya alokasi belanja infrastruktur yang tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi DNS, Janur Sasra Ananda, saat rapat pembahasan bersama pemerintah daerah, Minggu (22/6/2025).
Dalam pandangannya, Janur menyebutkan bahwa proyeksi pertumbuhan belanja daerah dalam periode 2025-2030 hanya berada pada angka 0,74 persen.
Angka ini sangat jauh di bawah capaian pada periode sebelumnya, yaitu 2020-2024, yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,37 persen.
Lebih memprihatinkan lagi, kata dia, adalah proyeksi penurunan drastis pada belanja modal yang diperkirakan turun hingga -7,44 persen.
“Adanya penurunan belanja infrastruktur itu berdampak pada sejumlah target fisik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik bisa tertunda. Sehingga pertumbuhan ekonomi melambat dan terjadi penurunan kualitas utilitas dasar masyarakat,” lanjutnya.
Sebagai solusi, Fraksi DNS menyampaikan tiga rekomendasi prioritas kepada pemerintah daerah.
Pertama, memastikan agar belanja modal tetap menjadi prioritas tahunan dengan melakukan evaluasi terhadap alokasi dan urgensinya.
Kedua, membuka skema pembiayaan alternatif di luar APBD, seperti melalui kemitraan dengan pihak swasta, pemanfaatan hibah dari pemerintah pusat, dan optimalisasi dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan.
Ketiga, meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek tanpa mengorbankan kualitas melalui pembenahan proses pengadaan barang/jasa dan perencanaan teknis yang lebih matang.
Selain persoalan infrastruktur, Fraksi DNS juga menyoroti adanya tren peningkatan bantuan sosial (Bansos) yang dianggap mencurigakan karena terjadi menjelang tahun politik.
Janur menilai bahwa lonjakan alokasi Bansos sering kali tidak murni berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat, tetapi berpotensi digunakan untuk kepentingan politik praktis.
“Dalam RPJMD, penting memastikan program Bansos berbasis data yang akurat, berkelanjutan, dan tidak dipolitisasi, agar tetap fokus pada pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial jangka panjang,” tegas Janur.
Dia juga menegaskan bahwa Fraksi DNS tetap mengambil posisi sebagai mitra kritis pemerintah daerah.
Menurutnya, dukungan terhadap RPJMD adalah bentuk penghormatan terhadap proses perencanaan pembangunan, namun kritik yang disampaikan adalah bagian dari fungsi pengawasan DPRD.
“Kritik yang disampaikan adalah bagian dari fungsi kontrol demi memastikan Situbondo benar-benar Naik Kelas,” jelas legislator dari Partai Demokrat tersebut.
Menanggapi pandangan Fraksi DNS, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau yang akrab disapa Mas Rio, menyambut baik kritik dan masukan dari legislatif.
Dia menyatakan bahwa pengesahan Raperda RPJMD merupakan bukti nyata terbangunnya kolaborasi antara pemerintah dan DPRD dalam merumuskan arah pembangunan Situbondo ke depan.
Mas Rio menekankan bahwa dokumen RPJMD yang baru saja disahkan menjadi titik balik bagi Pemkab Situbondo dalam melakukan perubahan struktur anggaran.
Dia menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan.
“Saya sampaikan Situbondo naik kelas, semuanya ya harus berubah. Dari struktur anggarannya harus berbasis dengan kebutuhan,” tegas bupati berusia 41 tahun ini.
Salah satu fokus utama yang ingin dicapai Pemkab Situbondo dalam lima tahun ke depan adalah menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
“Kemiskinan lima tahun ini turun dari 11 persen ke sembilan persen,” ungkapnya optimistis.
Selain itu, Mas Rio menyampaikan bahwa pemerintah daerah kini tengah fokus pada efisiensi anggaran, termasuk memangkas kegiatan seremonial yang dinilai tidak produktif.
Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk hal-hal bersifat seremonial, kata dia, akan dialihkan untuk memperkuat sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami akan dorong seluruh pelaku UMKM agar naik kelas, dan efisiensi anggaran ini justru menjadi momentum membuang kebiasaan lama yang tidak produktif,” pungkasnya.
