SURABAYA – PTPN I Regional 5 menyampaikan klarifikasi mengenai status pekerja borongan sekaligus menguraikan bagaimana perusahaan mendukung Pemerintah memberantas kemiskinan melalui kegiatan padat karya dan bantuan sosial di Kabupaten Jember.
Manajemen menjelaskan bahwa warga yang diberitakan sebagai “karyawan BUMN” bukanlah pegawai perusahaan, melainkan pekerja borongan dari desa sekitar yang tinggal di luar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Plt. Kepala Sub Bagian Humas dan TJSL PTPN I Regional 5, M. Syaiful Rizal menyatakan bahwa status tersebut tercantum di KTP akibat proses pendataan desa beberapa tahun lalu.
“Saat pendataan, warga menyebut bekerja ‘di kebun’, sehingga dalam KTP tertulis seperti itu. Secara faktual, mereka adalah pekerja borongan, bukan karyawan PTPN,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).
Rizal menguraikan bahwa pekerja borongan yang mencapai belasan ribu orang di Kebun Silosanen berasal dari enam desa sekitar kebun.
“Saat ini terdapat belasan ribu pekerja borongan di wilayah Kebun Silosanen. Mereka berasal dari enam desa sekitar kebun, yakni Desa Silo, Harjomulyo, Pace, Mulyorejo, Sidomulyo, dan Sumberjati,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan kondisi permukiman warga yang tampak seolah berada di tengah areal perkebunan.
“Untuk menuju rumah warga memang harus melewati jalan kebun, sehingga tampak seolah-olah berada di tengah areal perkebunan,” tambahnya.
Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan PTPN I Regional 5, R.I. Setiyobudi menegaskan bahwa keberadaan perusahaan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Jember.
“Dengan menyerap belasan ribu pekerja borongan, PTPN mendukung program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja tanpa persyaratan khusus seperti pendidikan, pengalaman, atau keterampilan tertentu,” ungkapnya.
Selain lapangan kerja, perusahaan juga menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
“Selama periode tahun 2024 hingga 2025, total bantuan TJSL yang kami salurkan di Kabupaten Jember mencapai Rp851,5 juta. Program ini mencakup pembagian sembako, bedah rumah, pembangunan fasilitas umum dan sosial, bantuan penanganan stunting, hingga program mudik gratis bersama BUMN,” terang Setiyobudi.
Manajemen menutup penjelasan dengan memastikan seluruh kegiatan sosial dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah setempat.
“Kami selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat optimal dari keberadaan perusahaan,” pungkasnya.
(Penulis: Tim Redaksi ZONA INDONESIA)
