JEMBER — Komisi C DPRD Jember memastikan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas dalam pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026, menyusul banyaknya aduan warga yang masuk melalui kanal pengaduan Wadul Gus’e.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo saat diwawancarai media, menanggapi laporan masyarakat yang didominasi persoalan kerusakan jalan dan jembatan.
“Data Wadul Gus’e memperlihatkan laporan jalan rusak paling banyak disampaikan masyarakat,” kata Ardi, Kamis (26/1/2026).
Ia menyebut aduan yang masuk menjadi bahan evaluasi DPRD dalam menentukan skala prioritas pembangunan daerah.
“Banyaknya aduan menjadi pengingat bagi legislatif untuk mengawal komitmen pemerintah daerah,” ujarnya.
Komisi C DPRD Jember menyatakan percepatan perbaikan jalan direncanakan dimulai awal 2026 agar dampaknya segera dirasakan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat akses jalan yang vital bagi warga,” katanya.
DPRD Jember juga mengakui adanya pengurangan dana transfer pusat dan DBH Cukai Hasil Tembakau yang memengaruhi ruang fiskal daerah.
“Edukasi soal kewenangan jalan penting agar masyarakat paham proses penanganan tidak selalu bisa cepat,” ujar Ardi.
Ia menjelaskan kewenangan jalan terbagi atas nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa sesuai aturan pemerintahan, yang menjadi dasar DPRD memilah aduan untuk diteruskan kepada instansi berwenang.
“Kami mengawasi agar setiap laporan Wadul Gus’e ditindaklanjuti cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.
(Penulis: Tim Redaksi ZONA INDONESIA)
