MAGELANG – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menghadiri retret kepemimpinan yang digelar di Lapangan Rindam IV/Diponegoro, Magelang, pada Jumat (21/2/2025) sore.
Acara ini diikuti oleh para gubernur, walikota, dan bupati dari seluruh Indonesia yang baru saja dilantik.
Selama sepekan, mereka akan menjalani pembinaan intensif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Gus Fawait menjelaskan bahwa retret ini merupakan bagian dari penggemblengan para pemimpin daerah agar lebih siap menghadapi tantangan dalam menjalankan pemerintahan.
Ia menilai kegiatan ini sebagai upaya strategis untuk membangun kolaborasi yang lebih erat antara berbagai tingkatan pemerintahan.
“Saya pikir ini merupakan sarana penggemblengan para pemimpin. Muaranya, untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah daerah,” ujar Gus Fawait saat ditemui sebelum memasuki lokasi acara.
Meski harus meninggalkan Jember sementara waktu, Gus Fawait memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan lancar.
Ia menegaskan bahwa kekosongan sementara di posisi kepala daerah tidak akan menghambat pelayanan publik karena ada mekanisme yang telah diatur.
“Saya pikir masih aman karena yang ikut hanya kepala daerah. Meski ada kekosongan, maka saya pikir kekosongan itu bisa diisi oleh wabup,” kata Gus Fawait.
Retret kepemimpinan ini menjadi momen penting bagi para pemimpin daerah untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memimpin dan mengelola pemerintahan.
Dengan menghadirkan berbagai materi strategis dan sesi diskusi mendalam, para peserta diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi daerah masing-masing setelah kembali dari Magelang.
Sementara itu, di Jember, Wakil Bupati (Wabup) Djoko Susanto siap menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan arahan yang telah disepakati sebelumnya.
Keberlanjutan pelayanan publik dan berbagai program pembangunan yang telah dirancang tetap menjadi prioritas utama selama Gus Fawait berada di Magelang.
Retret kepemimpinan ini juga diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara kepala daerah di seluruh Indonesia, sehingga mampu menghadirkan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
