JEMBER — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jember menggelar kegiatan serap aspirasi dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi kepemudaan di Gedung DPRD Jember, Kamis (9/10/2025).
Agenda ini menjadi langkah Fraksi PKB untuk menghimpun masukan serta kritik konstruktif terhadap kinerja mereka, terutama menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi, menyampaikan bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan agar proses pembahasan kebijakan semakin dekat dengan masyarakat.
Berbagai usulan yang muncul akan menjadi bahan perjuangan fraksi dalam pembahasan APBD mendatang.
“Mumpung belum masuk tahap pembahasan APBD, apa yang tadi disampaikan oleh akademisi, pemerhati pariwisata, dan pihak lainnya akan menjadi bahan bagi teman-teman fraksi untuk diperjuangkan,” ujarnya.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah sektor pariwisata.
Menurut Ayub, saat ini pemerintah eksekutif tengah membahas rencana pengajuan Perda Pariwisata.
Karena itu, Fraksi PKB akan menyiapkan masukan sejak dini, termasuk potensi wisata perkebunan dan kelautan yang selama ini belum tertata.
Dari sisi pendapatan daerah, Ayub mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp270 miliar.
Kondisi ini mendorong pemerintah daerah bersama DPRD untuk mencari sumber pendapatan baru.
Ia juga menyoroti potensi parkir yang saat ini hanya menghasilkan Rp2 miliar dari PAD, padahal potensinya bisa mencapai Rp20 miliar jika sistem parkir berlangganan diterapkan kembali.
Selain itu, potensi besar juga terdapat di Gunung Sadeng, yang disebut bisa mendatangkan pendapatan hingga Rp150 miliar.
Namun hingga kini kepemilikan dan pengelolaannya belum jelas, padahal aset tersebut milik pemerintah daerah.
“Kalau itu bisa dimanfaatkan, bisa dibentuk badan usaha milik daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Potensinya besar,” katanya.
Ayub juga menyinggung perlunya optimalisasi pajak reklame dan sumber PAD lainnya yang selama ini belum terurus dengan baik.
Ia mendorong evaluasi terhadap kinerja OPD yang tidak mampu mengelola pendapatan secara maksimal.
Terkait isu kebijakan Bupati baru yang enggan meneruskan program Bupati sebelumnya, seperti media organik, Ayub menegaskan pentingnya klarifikasi dan tabayun kepada OPD terkait.
Menurutnya, prinsip pesantren adalah mengambil hal baru yang lebih baik dan mempertahankan yang sudah baik.
“Mengambil sesuatu hal baru yang lebih baik dan mempertahankan yang sudah ada (yang baik – red),” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ayub juga menyoroti persoalan stunting di Jember yang masih tinggi, serta menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo sebagai langkah positif untuk perbaikan gizi anak-anak.
“Ayo kita tangani bersama,” ucap Ayub.
Sementara itu, sektor wisata yang terdampak arus politik juga mencuat dalam pertemuan tersebut.
Ayub menekankan bahwa semua kebijakan, termasuk APBD dan Perda, adalah keputusan politik.
Karena itu, Fraksi PKB akan mengawal pembahasan Perda Pariwisata agar program yang baik dijalankan, sementara yang perlu perbaikan ditangani bersama.
“Makanya kita lihat nanti ya, apalagi pada saat pembahasan Perda Pariwisata,” bebernya.
Selain itu, tambang ilegal di wilayah Ambulu juga menjadi pembahasan dalam forum ini.
Ayub menilai, perlu adanya penertiban oleh aparat agar potensi sumber daya dapat dikelola secara sah dan memberi manfaat bagi daerah.
“Makanya harus ditertibkanlah. Kalau namanya ilegal kan tugasnya aparat itu,” pungkasnya.
(Penulis: Tim Redaksi ZONA INDONESIA)
