JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember kini dihadapkan pada persoalan besar warisan utang program J-Keren yang mencapai Rp214 miliar.
Program layanan kesehatan gratis yang dijalankan di masa Bupati Hendy Siswanto itu menyisakan beban keuangan berat bagi tiga rumah sakit daerah.
Utang tersebut terdiri dari Rp109 miliar di RSD dr. Soebandi, Rp66,28 miliar di RSD Balung, dan sisanya di RSD Kalisat.
Seluruhnya merupakan akumulasi dari tagihan pelayanan pasien J-Keren yang tak kunjung dibayar oleh pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Jember, Akhmad Helmi Luqman, menyebut pihaknya tengah menyiapkan langkah penyelesaian utang sesuai petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat.
“Kami menjalankan fungsi pembinaan dengan memastikan setiap rumah sakit menyusun rencana pembayaran yang realistis dan tertuang dalam RBA (Rencana Bisnis Anggaran),” jelas Helmi.
Namun, di balik upaya teknis tersebut, muncul pertanyaan besar dari kalangan publik: dari mana sumber dana pelunasan utang itu akan diambil?
Sementara, kondisi tiga rumah sakit kini semakin berat.
Banyak rekanan farmasi menghentikan pasokan obat dan alat medis karena pembayaran tertunda, bahkan sebagian menolak perpanjangan kontrak kerja sama.
Akibatnya, operasional rumah sakit berjalan dalam tekanan likuiditas yang makin parah.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa beban keuangan yang besar dapat berdampak langsung pada mutu layanan kesehatan.
Jika pelunasan tak segera direncanakan dengan cermat, krisis ini bisa meluas dan menghambat pelayanan dasar kepada masyarakat.
Pemerintahan baru di bawah Bupati Muhammad Fawait kini harus mengambil keputusan strategis: menanggung beban politik dan fiskal dari bupati sebelumnya, sekaligus menjaga stabilitas layanan publik.
Tanpa langkah konkret dan keberanian membuka akar persoalan, J-Keren bisa menjadi simbol kegagalan tata kelola keuangan daerah yang berlarut-larut di Jember.
(Penulis: Tim Redaksi ZONA INDONESIA)
