JEMBER – Anggota DPRD Jember, Mochammad Hafidi, angkat bicara terkait penggunaan dana sosialisasi peraturan daerah (sosperda) yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan bahwa sejak awal dirinya memilih untuk tidak memanfaatkan anggaran tersebut karena dinilai tidak efektif dan berpotensi menimbulkan masalah.
“Pelaksanaan sosper itu yang saya lihat, menurut pribadi saya, itu merugikan,” kata Hafidi, Kamis (28/8/2025).
Dia menjelaskan, format Sosperda yang mengundang sekitar 100 orang justru bisa memicu kesalahpahaman di kalangan pendukung politiknya.
“Ketika 100 orang saya undang, maka pendukung saya yang lain akan mengklaim saya jelek, sehingga mereka akan lari dari saya. Jelas ini akan merugikan saya,” ujarnya.
Selain itu, dia menilai penyampaian materi Sosperda bisa dilakukan dengan cara yang lebih efisien tanpa membebani APBD.
Hafidi mencontohkan pertemuan rutin dengan ribuan wali santri dan wali siswa yang bisa menjadi ruang penyampaian program DPRD.
“Itu ada ruang yang bisa saya gunakan untuk menyampaikan beberapa tentang program inisiatif DPRD, bisa saya sampaikan dan volumenya ribuan,” tegasnya.
Menurut Hafidi, keputusan tidak menggunakan dana Sosperda juga berlaku di periode sekarang.
Dia menyebut tidak ada aturan yang mewajibkan anggota DPRD harus menggelar Sosperda.
“Buktinya ketika saya tidak menggunakan dana itu tidak ada apa-apa, tidak masalah,” jelasnya.
Terkait kasus dugaan korupsi dana Sosperda yang tengah diselidiki Kejaksaan Negeri Jember, Hafidi menegaskan dirinya tidak terlibat.
Dia hanya berharap proses hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember berjalan sesuai koridor.
“Saya hanya berdoa mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan normal sehingga masyarakat akan tahu dari mana sumbernya,” pungkasnya.
(Penulis: Tim Redaksi ZONA INDONESIA)