JAKARTA – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil evaluasi terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan laporan yang disampaikan pada Jumat (17/10/2025), kinerja Kabinet Merah Putih secara nasional mendapat skor 3,07 atau berada dalam kategori sedang.
IndoStrategi menilai pemerintahan Prabowo–Gibran relatif stabil dengan sejumlah capaian positif, terutama di bidang pemberantasan korupsi yang memperoleh skor 3,50 (sedang menuju baik).
Meski demikian, publik masih menanti gebrakan di sektor lain seperti penegakan hukum dan HAM (2,93) serta penciptaan lapangan kerja (2,65).
“Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo–Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras,” ujar Ali Noer Zaman, Direktur Riset IndoStrategi.
Dalam riset yang melibatkan 424 responden dari 34 provinsi itu, IndoStrategi juga mencatat beberapa kementerian memperoleh penilaian tertinggi, di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), serta Kementerian Agama (3,26).
Sementara lima kementerian masih berada di bawah skor 3,00, seperti Kementerian ESDM (2,74) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (2,81).
Di sektor program unggulan, publik memberikan respons cukup baik terhadap Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42) dan Sekolah Rakyat (3,13).
Namun beberapa program lain seperti Makan Bergizi Gratis (2,68) dinilai perlu perbaikan tata kelola agar pelaksanaannya lebih efektif dan partisipatif.
Visna Vulovik, Managing Director IndoStrategi, menilai peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci bagi keberhasilan pemerintahan.
“Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” katanya.
Laporan tersebut juga menyimpulkan bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat kepentingan politik.
IndoStrategi merekomendasikan agar tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum perbaikan tata kelola dan reformasi struktural, termasuk koordinasi lintas kementerian, reformasi birokrasi, serta pemerataan pembangunan daerah dan desa.
Lembaga itu berharap pemerintah lebih progresif dalam menindaklanjuti program sosial dan ekonomi agar janji kampanye dapat terealisasi secara konkret.
(Penulis: Tim Redaksi ZONA INDONESIA)
