JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di jajaran internalnya.
Dalam Surat Telegram yang ditetapkan pada 23 Juni 2025, sebanyak 702 personel Polri mengalami perubahan jabatan dan status kedinasan.
Mutasi ini mencakup perwira tinggi (Pati), perwira menengah (Pamen), hingga pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Polri, sebagai bagian dari upaya pembaruan dan penyegaran struktur organisasi.
Dari total jumlah personel yang mengalami mutasi, sebanyak 534 di antaranya mendapatkan promosi jabatan atau perpindahan dalam jabatan setara (flat).
Mutasi ini tidak hanya menyasar kalangan perwira tinggi, namun juga melibatkan ratusan perwira menengah, termasuk para kombes yang mengisi jabatan strategis seperti Kapolres, Analis Kebijakan, serta pejabat di tingkat Mabes maupun Polda.
Rinciannya, sebanyak 5 personel mengisi jabatan pada tingkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) atau klasifikasi IB, sedangkan 7 personel lainnya mengisi jabatan tingkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) atau IIA.
Di tingkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau klasifikasi IIB, terdapat 321 personel yang mengalami mutasi.
Jumlah ini mencakup beberapa tingkatan, yakni IIB1 sebanyak 57 personel, IIB2 sebanyak 109 personel, dan IIB3 sebanyak 154 personel.
Selain itu, terdapat 1 personel yang mengisi posisi Analis Kebijakan.
Mutasi juga menjangkau 15 personel yang menjabat sebagai Kapolrestabes, Kapolresta, dan Kapolres Metro, serta 89 personel yang menempati jabatan sebagai AKBP Mantap (tingkat IIIA1), dan 74 personel lainnya sebagai Kapolres (tingkat IIIA2).
Yang menjadi sorotan dalam mutasi kali ini adalah meningkatnya peran polisi wanita (Polwan) dalam struktur kepemimpinan strategis.
Tercatat, ada 23 Polwan yang dipercaya mengemban jabatan penting, tiga di antaranya menempati posisi sebagai Kapolres.
Ketiganya adalah AKBP Dewiana Syamsu Indyasari yang ditunjuk sebagai Kapolres Sragen di jajaran Polda Jawa Tengah, AKBP Marieta Dwi Ardhini sebagai Kapolres Sumbawa di bawah Polda Nusa Tenggara Barat, dan AKBP Devi Ariantari sebagai Kapolres Landak di lingkungan Polda Kalimantan Barat.
Selain mutasi karena promosi jabatan, Polri juga mencatat sejumlah mutasi lain, yakni penugasan khusus (Gassus) sebanyak 83 personel, pengukuhan jabatan untuk 12 personel, dan 6 personel yang telah menyelesaikan masa penugasannya.
Sementara itu, sebanyak 61 personel resmi memasuki masa purna tugas atau pensiun.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa mutasi ini adalah bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta mewujudkan regenerasi di tubuh Polri.
Menurutnya, mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi.
“Ini juga mencerminkan komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan responsivitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Brigjen Trunoyudo.
Dia juga menyampaikan apresiasinya terhadap peningkatan kepercayaan kepada para Polwan dalam jabatan-jabatan strategis.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Polri terus mendorong prinsip kesetaraan dan penempatan berdasarkan kompetensi.
“Penempatan Polwan dalam jabatan Kapolres menunjukkan bahwa Polri terus mendorong kesetaraan dan profesionalisme berbasis kompetensi, tanpa membedakan gender,” pungkasnya.
